Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

RAGAM · 23 Feb 2026 14:06 WIB ·

Mendes Yandri Perketat Pengawasan Dana Desa Lewat Irjen Baru


					Mendes Yandri Perketat Pengawasan Dana Desa Lewat Irjen Baru Perbesar

Jakarta [DESA MERDEKA] Mengelola ribuan desa dengan kucuran dana jumbo memerlukan “mata” yang tajam dan tak kompromi. Menyadari hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, resmi melantik Masyhudi sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDT di Jakarta, Senin (23/2/2026). Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah memperketat barikade pengawasan internal demi mengawal uang rakyat di pelosok nusantara.

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni serah terima jabatan. Di hadapan jajarannya dan Wamendes Ahmad Riza Patria, Yandri menegaskan bahwa kehadiran Irjen baru adalah mandat untuk menciptakan sistem pengawasan yang “hebat dan kuat”. Hal ini krusial mengingat fokus Presiden melalui Asta Cita ke-6 kini menyasar langsung ke jantung pedesaan.

Koperasi Merah Putih dan Barikade Integritas
Salah satu alasan utama pengetatan pengawasan ini adalah munculnya program-program strategis baru, seperti Koperasi Desa Merah Putih. Besarnya anggaran yang mengalir ke desa-desa menuntut akuntabilitas yang tidak main-main. Yandri mengingatkan bahwa potensi penyimpangan harus dicegah sejak dini agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.

“Desa kita banyak, dana desa besar. Hari ini program Bapak Presiden menyasar ke desa. Kita butuh tim yang kompak, perlu kebersamaan, dan keguyuban kita semua,” ujar Yandri dalam pesan yang sarat akan nilai kolaborasi.

Menutup Celah Pungli di Birokrasi Desa
Tak hanya soal audit administratif, Mendes Yandri menaruh perhatian serius pada praktik pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang. Pelantikan ini dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas bagi para Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Administrator. Dokumen ini menjadi kontrak moral agar mekanisme kerja di lingkungan Kemendes PDT berjalan terbuka dan transparan.

Masyhudi sebagai nakhoda baru Inspektorat Jenderal diharapkan mampu mempertajam fungsi evaluasi secara menyeluruh. Dengan waktu yang terus berjalan dan tanggung jawab yang kian berat, profesionalisme diuji untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran kementerian benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa, bukan justru menguap di tengah jalan.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 78 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Strategi BUMDes dan Pemda Jaga Pangan Lokal dari Impor

24 Mei 2026 - 16:47 WIB

Indonesia di Persimpangan: Restorasi Kepercayaan Ekonomi Menembus Batas Desa

23 Mei 2026 - 14:58 WIB

Masyarakat Adat Tolak Skema Hutan Desa Sorong Selatan

22 Mei 2026 - 15:00 WIB

Mini Soccer Kalibukbuk: Hiburan Sehat Pemicu Ekonomi Desa

18 Mei 2026 - 14:05 WIB

Jejak Sunyi di Lembah Pusako Episode 29: Menguatkan Ekonomi Kreatif

17 Mei 2026 - 16:42 WIB

Jejak Sunyi di Lembah Pusako Episode 28: Musyawarah Desa Terbuka

14 Mei 2026 - 06:50 WIB

Trending di RAGAM