Indonesia di Persimpangan: Restorasi Kepercayaan Ekonomi Menembus Batas Desa

Jakarta [DESA MERDEKA] – Dua artikel kritis dari media internasional The Economist pertengahan Mei 2026, yakni “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy,” menjadi pemantik utama dalam diskusi akademik hibrid di Universitas Paramadina, Jakarta. Forum yang mempertemukan para ekonom, akademisi, dan peneliti senior ini sepakat menilai bahwa Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan krusial antara melakukan reformasi tata kelola yang sungguh-sungguh atau terjebak dalam pusaran retorika politik semata.

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menegaskan bahwa kritik tajam global tersebut berpangkal pada penyusutan tingkat kepercayaan publik (declining trust) akibat sentralisasi keputusan dan personalisasi kekuasaan. Penurunan kredibilitas tata kelola ini tidak hanya berdampak pada volatilitas pasar modal di pusat kota, namun secara nyata memperlebar celah legitimasi kepemimpinan hingga memengaruhi kestabilan daya beli masyarakat di tingkat pedesaan. Diperlukan upaya kolektif dari pemegang otoritas dan masyarakat sipil untuk membangun kembali fondasi kepercayaan demi keberlangsungan program pembangunan ekonomi.

Menakar dari sudut pandang historis, ekonom Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, memaparkan gejala pelemahan kredibilitas fiskal, toleransi atas pelanggaran aturan, serta ekspansi anggaran tanpa kedisiplinan pendapatan saat ini memiliki kemiripan ritme dengan fase mendahului krisis ekonomi 1997–1998. Meski begitu, fondasi perbankan Indonesia yang jauh lebih sehat saat ini bertindak sebagai bantalan peredam guncangan. Menurutnya, ancaman riil saat ini bukanlah krisis ekonomi instan, melainkan pelapukan kredibilitas institusi negara secara bertahap. Pembenahan tata kelola institusi independen dan penataan ulang proyek prestisius tanpa perencanaan matang menjadi agenda mendesak agar pintu keluar dari risiko krisis tidak sepenuhnya tertutup.

Senada dengan hal itu, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti pentingnya pemerintah menghentikan pola pengambilan kebijakan berbasis reverse planning—yaitu model eksekusi program berskala masif yang berjalan mendahului kajian dampak ataupun piloting matang. Ketidakpastian regulasi publik dikhawatirkan dapat menurunkan iklim usaha nasional dan memicu pelarian modal asing (capital outflow). Rekomendasi konkret yang ditawarkan mencakup restrukturisasi APBN, penataan ulang pos belanja subsidi dari berbasis barang menjadi subsidi langsung ke masyarakat, serta menjaga stabilitas daya beli konsumen sebagai penggerak utama pasar domestik.

Dari aspek politik-demokrasi, peneliti senior BRIN, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, mengajak publik membaca peringatan ini sebagai alarm dini yang konstruktif dan tidak disikapi secara sensitif. Proses erosi demokrasi substantif dicirikan oleh melemahnya fungsi kontrol oposisi politik serta penyusutan kualitas partisipasi publik. Kemunduran tata kelola politik ini kerap berjalan perlahan sehingga dianggap sebagai normalisasi baru yang berbahaya. Tanpa koreksi mendasar dan penguatan kembali meritokrasi birokrasi, fragmentasi kekuasaan yang tidak efisien akan membebani jalannya roda pemerintahan serta menghambat distribusi keadilan sosial hingga ke pelosok negeri.