Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

Perbesar

Tulungagung Jawa Timur, [DESA MERDEKA] – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung resmi mengukuhkan fondasi organisasinya hingga tingkat akar rumput. Melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang digelar di Balai Desa Ngranti, Kamis (15/1/2026), Emi Prihatin terpilih sebagai nakhoda baru PPDI Kecamatan Boyolangu masa bakti 2026–2031 dengan membawa misi besar: memperjuangkan tunjangan yang selama ini masih menjadi “mimpi” bagi para pamong desa.

Momentum ini bukan sekadar pergantian pengurus, melainkan sebuah manuver politik dan organisasi untuk menagih hak-hak kesejahteraan yang belum terealisasi. Ketua PPDI Kabupaten Tulungagung, Abdul Fatah, menegaskan bahwa perjuangan perangkat desa masih panjang. Meski Penghasilan Tetap (Siltap) sudah berhasil diperjuangkan, instrumen kesejahteraan lain seperti tunjangan hari tua, tunjangan keluarga, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi organisasi.

Harmonisasi Satu Kantor: Kunci Pelayanan Publik
Sudut pandang menarik muncul dari seruan Abdul Fatah mengenai “Harmonisasi Satu Kantor”. Ia meminta adanya sinergi tanpa sekat antara perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam PKDI (Persatuan Kepala Desa Indonesia). Hal ini didukung oleh Ketua PKDI Boyolangu, Yulianto, yang mengingatkan bahwa gesekan antara Kades dan perangkat hanya akan menghambat tugas pokok pelayanan kepada warga.

Sebagai identitas perjuangan, Abdul Fatah juga mewajibkan seluruh pamong untuk mengenakan seragam kebanggaan PPDI setiap tanggal 17. Penggunaan lencana PPDI pun kini diwajibkan untuk dipakai setiap hari kerja sebagai simbol kebanggaan profesi dan integritas pelayan masyarakat.

Mitra Strategis Kecamatan
Camat Boyolangu, Yusuf Riyadi, S.Sos., yang membuka acara tersebut, memandang PPDI sebagai mitra strategis, bukan sekadar organisasi profesi. Perangkat desa diposisikan sebagai ujung tombak yang paling bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat. Komunikasi yang cair melalui wadah PPDI diharapkan mempercepat transmisi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten ke tingkat desa.

Emi Prihatin, ketua terpilih, berkomitmen untuk segera menyusun program kerja yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Dengan visi “Satu Komando”, ia berjanji akan menyelaraskan langkah kecamatan dengan kebijakan pengurus kabupaten demi memperkuat posisi tawar perangkat desa di mata hukum dan negara.