Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara [DESA MERDEKA] – Kata “jemu” mungkin terlalu sederhana untuk menggambarkan tumpukan kekecewaan yang dipendam warga dan pelaku usaha angkutan umum di Pulau Obi. Namun, pada Kamis (01/10/2026), kejenuhan itu akhirnya menuntut sebuah titik balik.
Jemu menunggu kepastian dan janji manis pembangunan yang tak kunjung mendarat di aspal nyata, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Avansa Obi bersama masyarakat lintas desa memilih berhenti berharap pada birokrasi. Mereka menggelar aksi gotong royong, berpatungan dana secara swadaya, untuk menimbun sendiri titik-titik kerusakan parah yang memutus urat nadi ekonomi di ruas jalan Sakunde – Sambiki, Kecamatan Pulau Obi, Halmahera Selatan.
Jalur vital antar-desa ini sebelumnya compang-camping akibat kepungan lubang dalam dan lumpur pekat. Pengemudi angkutan umum jenis minibus/MPV dan roda dua yang setiap hari melintas harus bertaruh keselamatan demi menyambung hidup.
Gerakan darurat ini bergerak cepat berkat topangan tokoh masyarakat setempat, Haji Sudin, yang mengerahkan ekskavator untuk menggali material serta menyiagakan armada dump truck guna mempercepat penimbunan.
Mengapa Warga Sampai di Titik Jemu?
Aksi turun ke jalan dengan sekop dan patungan material ini bukan sekadar kegiatan sosial biasa, melainkan sebuah “protes bisu” terhadap sejarah panjang kegagalan proyek infrastruktur. Jika menengok rekam jejak penganggaran selama bertahun-tahun, rasa jemu masyarakat Obi berakar dari lingkaran setan janji politik dan proyek mangkrak yang terus berulang.
Publik tentu belum lupa bagaimana nasib megaproyek Jalan Lingkar Pulau Obi yang terus terombang-ambing akibat kendala perizinan AMDAL dan tumpang tindih lahan konsesi tambang sejak beberapa tahun lalu. Puncaknya terjadi saat Dinas PUPR Halmahera Selatan mengucurkan anggaran senilai Rp 2,5 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan jalan lapisan penetrasi (Lapen) di sepanjang Desa Sambiki. Proyek yang ditangani kontraktor pihak ketiga tersebut berakhir mengecewakan. Karena dinilai wanprestasi dan tidak menunjukkan progres fisik yang berarti, Dinas PUPR terpaksa melakukan pemutusan kontrak kerja.
Akibatnya jelas: target pengerasan jalan lapen sepanjang kurang lebih 2,4 kilometer telantar. Sisa jalan yang belum tuntas ditinggalkan begitu saja dalam kondisi hancur, menanti hujan datang untuk merubahnya kembali menjadi kubangan lumpur raksasa.
Dihantam “Double Killer” Geografis
Kondisi jalan yang dibiarkan setengah matang ini langsung berhadapan dengan karakteristik alam Pulau Obi yang ekstrem. Kombinasi medan perbukitan bergelombang dan iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi bertindak sebagai double killer bagi struktur tanah jalan antar-desa.
Tanpa adanya sistem drainase beton yang kokoh di kanan-kiri jalur perbukitan, limpasan air hujan yang deras akan menjenuhkan tanah dasar.
Akibatnya, material timbunan ala kadarnya—termasuk batu dan tanah hasil swadaya hari ini—lambat laun akan terkikis dan amblas kembali.
Frekuensi lintas harian dari angkutan umum penumpang berkepadatan tinggi secara konstan akan mempercepat lahirnya lubang-lubang baru.
Perbaikan swadaya ini adalah solusi darurat yang luar biasa untuk menyelamatkan mobilitas hari ini, namun secara teknis ia hanyalah napas buatan.
Menagih Hak Pembangunan yang Adil
Bendahara Organda Avansa Obi, Asbar Ali, menyampaikan apresiasi mendalam atas solidaritas warga dan semua pihak yang terlibat dalam gotong royong ini.
”Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada rekan-rekan Organda, warga masyarakat, serta Haji Sudin yang telah memberikan perhatian besar terhadap kondisi jalan yang rusak parah ini,” ujar Asbar Ali saat ditemui di sela-sela kegiatan gotong royong.
Ruas penghubung Sakunde – Desa Sambiki kini memang sudah berangsur normal dan kembali dapat dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat.
Namun, keberhasilan swadaya ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Sungguh sebuah ironi yang tajam saat mengetahui bahwa Pulau Obi adalah salah satu episentrum industri hilirisasi nikel terbesar nasional yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) fantastis bagi Maluku Utara. Sangat tidak adil apabila hasil buminya terus dikuras untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sementara hak dasar masyarakatnya untuk menikmati jalan beraspal yang layak diabaikan hingga mereka harus patungan membeli material sendiri.
Jalan Sakunde–Sambiki kini telah diamankan oleh pundak dan keringat warganya sendiri. Kini, bola panas berada di tangan Dinas PUPR dan Pemkab Halmahera Selatan. Apakah mereka akan membiarkan protes bisu ini terus berlanjut, atau segera turun tangan membawa solusi rekayasa jalan permanen untuk memutus siklus rusak musiman ini selamanya?
Activity:
•Reporter •Advocate (Kandidat Notaris PPAT) •Konsultan Pendidikan Nawala Education (Overseas Study Advisor – Nawala Education) •Lecturer
Experience:
•Reporter & News Anchor TVRI •Medical Reps. Eisai Indonesia •HRD Metro Selular Nusantara
***
“Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu.” – John Ruskin
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.