Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Di tengah badai efisiensi anggaran yang sedang mencekik keuangan desa-desa di Kabupaten Malaka, ruang-ruang pertemuan workshop peningkatan kapasitas kader Posyandu justru menyisakan ironi. Anggaran Dana Desa yang kian menipis terpaksa dikuras demi mendanai serangkaian pelatihan yang substansinya kini dipertanyakan oleh para aparatur desa sendiri.
Di atas kertas, program ini mulia: memperkuat garda terdepan kesehatan masyarakat. Namun di lapangan, cerita yang tertinggal justru tentang efisiensi yang timpang.
Beberapa kepala desa dari total 127 desa di Malaka, dengan nada berat, menceritakan pengalaman seragam mengenai kehadiran narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malaka.
“Setiap narasumber kami alokasikan anggaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu,” ujar seorang kepala desa yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan. “Biasanya mereka datang, berbicara paling lama 10 menit, lalu pulang. Kadang hanya datang untuk mengambil honor narasumber. Kami orang kecil di desa, mau bagaimana lagi? Ikuti saja yang penting kegiatan jalan,” keluhnya dengan nada pasrah.
Durasi 10 menit itu bukan hanya soal waktu, melainkan hilangnya hak para kader untuk mendapatkan ilmu teknis yang memadai. Jangankan membahas pos pelayanan terpadu atau penanganan stunting, materi yang disampaikan disinyalir kerap melenceng jauh dari konteks pelatihan.
Narasumber disebut-sebut lebih sibuk mengumbar janji politik mengenai kenaikan insentif kader. Sebuah janji yang alih-alih menenangkan, justru membuat para kepala desa pusing tujuh keliling mengingat pagu Dana Desa dari pusat terus mengalami pemotongan akibat kebijakan efisiensi nasional.
Benturan Regulasi dan Realita Lapangan
Praktik pengajaran kilat berbiaya ratusan ribu rupiah per jam (atau dalam kasus ini, per sepuluh menit) ini menabrak benteng regulasi tata kelola keuangan publik.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setiap rupiah yang bersumber dari APBDes wajib dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Durasi mengajar 10 menit dengan honor utuh jelas mencederai asas efisiensi dan akuntabilitas tersebut.
Lebih jauh lagi, jika merujuk pada prinsip Standar Biaya Masukan yang lazim diadopsi dalam Permendes terkait prioritas penggunaan Dana Desa, satuan biaya honorarium narasumber dihitung berdasarkan Orang/Jam (OJ). Secara normatif, satu jam pelajaran dalam standar kedinasan setidaknya berdurasi 45 hingga 50 menit.
Ketika narasumber menerima bayaran penuh Rp500.000 untuk performa 10 menit, secara kumulatif di 127 desa, potensi pemborosan dan ketidaksesuaian output anggaran Dana Desa di Malaka bisa menembus angka puluhan juta rupiah—sebuah angka yang sangat berharga jika dialihkan untuk pemberian makanan tambahan bayi stunting.
Prinsip value for money yang diamanatkan regulasi modern, tampak menguap begitu saja di bawah bayang-bayang relasi kuasa antara pejabat kabupaten dan perangkat desa.
Pemerintah desa pada prinsipnya sangat mendukung peningkatan kapasitas kader kesehatan. Namun, mereka menuntut kelayakan: uang rakyat harus kembali dalam bentuk kemanfaatan yang nyata. Bukan sekadar formalitas pengisi daftar hadir untuk memuluskan pencairan honor kedinasan.
Upaya konfirmasi telah dilayangkan kepada Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka selaku pihak yang disorot dalam pelaksanaan workshop ini. Namun, hingga ketukan terakhir tenggat waktu redaksi, panggilan telepon maupun pesan singkat yang dikirimkan belum mendapatkan respons atau klarifikasi resmi. Pintu hak jawab tetap dibuka lebar demi keberimbangan informasi.
Desa Membangun Negeri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.