Kampar, Riau [DESA MERDEKA] – Konsep pemerintahan desa yang seharusnya transparan dan demokratis tampaknya menjadi barang mewah di Desa Bukit Betung, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Alih-alih melibatkan masyarakat, tata kelola desa di bawah kepemimpinan Kades Ponrizal kini menuai protes keras karena diduga dikelola bak “perusahaan keluarga” yang sarat akan praktik korupsi dana desa.
Keresahan warga memuncak setelah berbagai program pembangunan selama enam tahun terakhir dianggap tidak transparan. Salah satu poin yang paling disorot adalah minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Masyarakat mengaku tidak pernah diundang dalam musyawarah desa (Musdes), sementara posisi perangkat desa didominasi oleh lingkaran kerabat sang kepala desa.
Nepotisme dan Proyek Tanpa Musyawarah
Laporan hasil investigasi mengungkap kejanggalan yang mencengangkan, mulai dari urusan perut hingga pembangunan fisik. Warga mempertanyakan penyembelihan tiga ekor kerbau yang asal-usul dananya misterius, apakah bersumber dari dana BUMDes atau program ketahanan pangan.
“Selama enam tahun ini kami tidak pernah dilibatkan. Bahkan, jabatan Kepala Dusun diduduki oleh sang istri, meski suaminya yang bekerja di lapangan. Kaur desa pun jarang berada di tempat,” ungkap seorang narasumber warga pada Rabu (26/2/2025).
Kondisi “dinasti” ini diperparah dengan dugaan pengalihan hak bantuan. Program rumah layak huni yang seharusnya menjadi hak warga membutuhkan, diduga dialihkan kepada oknum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih berstatus keluarga Kades.
Infrastruktur Rusak dan Dana yang Menguap
Buruknya pengawasan akibat nepotisme berdampak langsung pada kualitas infrastruktur desa. Beberapa temuan di lapangan meliputi:
- Proyek Semenisasi: Jalan yang dibangun tahun 2023 sepanjang 150 meter sudah hancur dalam setahun.
- Krisis Air Bersih: Program Pamsimas dan pipanisasi ke rumah warga tidak berfungsi, sehingga hanya segelintir rumah yang mendapatkan akses air.
- Pembangunan MCK Mangkrak: Warga terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menyelesaikan fasilitas umum yang ditinggalkan kontraktor.
- Dana Tak Jelas: Terdapat anggaran Rp200 juta di luar pembangunan ruko yang tidak jelas laporannya. BUMDes pun disebut mati suri tanpa laporan pertanggungjawaban selama enam tahun.
Kekecewaan warga juga menyasar pada pengadaan 11 lampu jalan oleh Ketua BPD yang dianggap tidak fungsional serta pembangunan lapangan olahraga tanpa papan pagu anggaran. Perangkat desa penting seperti Darus Nata dan Nurul Alamin dikabarkan lebih sering berada di Desa Gema ketimbang melayani warga Bukit Betung.
Masyarakat kini mendesak pihak berwenang, baik inspektorat maupun aparat penegak hukum, untuk mengaudit total penggunaan dana desa di Bukit Betung guna memulihkan hak-hak masyarakat yang terampas.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.