Otonomi Daerah Harus Jadi Mesin Sejahtera Rakyat Desa

Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat dilarang berhenti hanya pada pembagian kewenangan administratif. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa hak otonomi wajib menjadi senjata mumpuni untuk menghadirkan pelayanan kesehatan maksimal, pendidikan berkualitas, hingga ledakan ekonomi di sektor UMKM desa.

Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4), menjadi ajang kritik terhadap birokrasi yang hanya fokus menyerap anggaran. Muhidi menuntut reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome) agar setiap rupiah kebijakan daerah dirasakan langsung oleh petani dan pedagang kecil di pelosok nagari.

UMKM dan Pertanian: Tulang Punggung yang Terabaikan?
Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dituntut proaktif membuka lapangan kerja baru melalui kewirausahaan lokal. Potensi lokal harus diperkuat, bukan sekadar menjadi catatan statistik. Investasi perlu diperluas guna mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.

“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” tegas Muhidi. Hal ini menantang kemandirian fiskal daerah agar tidak terus-menerus bergantung pada pusat tanpa menghasilkan program yang nyata bagi rakyat.

Kesehatan dan Pendidikan Tanpa Sekat
Pemerataan akses pendidikan melalui infrastruktur dan digitalisasi menjadi harga mati. Muhidi menekankan bahwa kualitas guru serta fasilitas belajar di daerah harus setara dengan perkotaan. Di sektor kesehatan, sinergi lintas pemerintah diperlukan agar layanan medis yang terjangkau bisa diakses oleh masyarakat di kabupaten mana pun tanpa diskriminasi.

Gubernur Mahyeldi, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, turut memperkuat pernyataan tersebut. Esensi otonomi terletak pada manfaat nyata di lapangan. Jika birokrasi masih berorientasi pada prosedur tanpa hasil, maka otonomi daerah dianggap gagal dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat.