BPKP Apresiasi Tata Kelola Keuangan Desa di Singosari

Perbesar

Singosari, Malang, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Di tengah sorotan tajam terhadap pengelolaan Dana Desa, tiga desa di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, justru mencatatkan rapor hijau. Desa Klampok, Desa Tamanharjo, dan Desa Randuagung baru saja melewati “ujian” akuntabilitas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 8–9 Juni 2026. Hasilnya, tata kelola keuangan ketiga desa berjalan secara transparan dan sesuai prosedur.

Uji petik ini bukan sekadar pemeriksaan berkas di balik meja. Tim BPKP turun langsung ke lapangan. Mereka membandingkan dokumen perencanaan dengan kondisi nyata proyek pembangunan di setiap desa. Di Desa Randuagung, tim bahkan mengapresiasi keterbukaan aparatur desa saat menjelaskan selisih angka yang muncul. Sikap tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan berarti tanpa kekurangan, melainkan keberanian menjelaskan proses penganggaran secara logis dan terbuka..

Desa Tamanharjo juga menunjukkan kualitas administrasi yang sangat baik. Aparatur desa menyusun berkas secara rapi, lengkap, dan mudah ditelusuri. Kondisi itu membuktikan bahwa profesionalisme aparatur desa terus meningkat. “Ini bisa menjadi rujukan bagi desa lainnya,” ujar anggota tim BPKP, Aziz.

Keberhasilan tersebut tidak datang begitu saja. Pemerintah desa yang responsif, Tim Pendamping Profesional (TPP) yang telaten, serta Pemerintah Kecamatan Singosari membangun supervisi dan kolaborasi yang kuat. Sinergi itulah yang mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang semakin akuntabel.

Bagi masyarakat Singosari, capaian ini mengirimkan pesan yang kuat. Dana Desa tidak lagi dikelola dalam “kotak hitam” yang tertutup. Ketiga desa menunjukkan transparansi yang menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk terus berbenah. Sistem pengawasan yang semakin efektif juga memastikan setiap rupiah Dana Desa kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Capaian ini membuktikan bahwa kolaborasi yang baik mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel hingga tingkat dusun.