Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Sebuah ruang aula di lantai satu Kantor Bupati Belu mendadak riuh pada Jumat pertengahan September itu. Puluhan pengelola Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dari berbagai desa berkumpul, menatap layar yang menampilkan materi digitalisasi. Di atas kertas, hajat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu ini sangat mulia: menyeragamkan standar konten, memperketat keamanan siber, hingga menyelaraskan data desa dengan cita-cita besar Satu Data Indonesia.
Namun, di luar dinding aula yang sejuk, realitas menuntut cerita yang jauh lebih membumi.
Potret digitalisasi di Kabupaten Belu saat ini ibarat sebuah anomali yang ekstrem. Berdasarkan data pemantauan, dari 69 desa yang tersebar di wilayah perbatasan ini, baru Desa Kabuna yang berhasil membangun ekosistem digital secara mandiri dan aktif. Sementara itu, 68 desa lainnya—atau sekitar 98 persen—masih terjebak dalam kondisi “mati suri” digital. Banyak situs web resmi desa yang nasibnya tragis: megah saat diluncurkan, namun kosong melompong tanpa pembaruan konten setelahnya. Masalah ini kian pelik karena 32 wilayah pedesaan di Belu masih harus berjuang melawan keterbatasan sinyal akibat minimnya pemancar BTS.
Dalam kacamata studi Information and Communication Technologies for Development (ICT4D), situasi di Belu adalah contoh nyata dari design-reality gap—sebuah jurang pemisah antara cetak biru digital yang ideal milik pemerintah dengan kesiapan nyata masyarakat di lapangan.
Langkah Diskominfo Belu memberikan pelatihan fondasi berita dan tata kelola web dasar tentu patut diapresiasi sebagai langkah awal intervensi keterampilan. Namun, jika melihat status mayoritas desa di Belu yang masih berada pada tahap awal adopsi teknologi, pendekatan yang digunakan tidak bisa lagi memakai standar perkotaan yang serba mapan. Pendekatannya harus dirombak total menjadi super taktis, adaptif, dan berbasis keterbatasan.
Solusi pertama yang harus disuntikkan ke dalam program ini adalah transisi menuju Mobile-First Journalism. Memaksa perangkat desa menatap layar komputer untuk mengelola situs web yang rumit di tengah jaringan yang tidak stabil adalah langkah yang tidak efisien. Di era sekarang, telepon pintar di tangan para kader desa harus dioptimalkan menjadi ruang redaksi berjalan. Pelatihan harus digeser untuk melatih mereka memproduksi infografis sederhana atau video informasi pendek langsung dari genggaman. Konten digital yang ramah ponsel ini jauh lebih cepat diproduksi dan lebih hemat kuota internet.
Selanjutnya, pemerintah perlu menurunkan ego digital dengan tidak melulu bertumpu pada situs web desa yang berat. Untuk wilayah-wilayah yang masih terkendala blank spot, saluran komunikasi berbasis teks yang merakyat seperti Grup WhatsApp Desa harus dilegalkan sebagai saluran informasi publik resmi. Mengelola informasi di platform yang sudah biasa digunakan warga sehari-hari jauh lebih efektif daripada membangun platform baru yang asing dan sepi pengunjung.
Terakhir, kunci dari seluruh gerakan ini bukanlah kecanggihan teknologi, melainkan konsistensi manusia di baliknya. Mayoritas admin desa berhenti menulis bukan karena mereka lupa caranya, melainkan karena tugas administrasi desa yang bertumpuk. Oleh karena itu, komitmen Diskominfo Belu untuk menyediakan ruang konsultasi pasca-pelatihan harus diubah menjadi sistem pendampingan yang proaktif.
Petugas kabupaten harus rajin menjemput bola, mendatangi desa-desa terjauh, dan memberikan asistensi langsung alih-alih pasif menunggu keluhan di pusat kota.
Digitalisasi di beranda depan pemukiman negara ini tidak boleh hanya menjadi proyek kosmetik yang aktif saat peresmian.
Dengan menyentuh kebutuhan paling dasar dan membumikan materi pelatihan sesuai realitas keterbatasan sinyal serta kemampuan SDM, 68 desa di Belu yang kini sedang merangkak dari nol perlahan-lahan akan mampu bersuara dan mengenalkan potensinya ke dunia luar.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.