Menu ✖

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

KABAR PEMDA · 3 Sep 2026 17:15 WIB ·

Dilema Songket di Marketplace, Ujian Berat Kepala DPMD Sumbar


					Dilema Songket di Marketplace, Ujian Berat Kepala DPMD Sumbar Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Sinkronisasi antara strategi digitalisasi dengan karakteristik produk lokal menjadi tantangan utama dalam implementasi program Nagari Creative Hub (NCH) di Sumatera Barat. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, program yang menguji coba tiga nagari model sejak akhir 2025 ini tengah dievaluasi secara ketat oleh pemerintah provinsi karena dinilai belum memberikan hasil yang maksimal.

Salah satu evaluasi teknis mengarah pada efisiensi penempatan komoditas pada platform e-commerce. Di Nagari Model Sikalang dan Pangian, komoditas bernilai tinggi dan bermutu kerajinan tangan seperti Kain Songket, dimasukkan ke dalam platform marketplace massal seperti Shopee dan TikTok bersamaan dengan produk pangan olahan. Pola pemasaran Customer-to-Customer (C2C) retail tersebut dinilai kurang tepat untuk produk premium karena harus bertarung algoritma dengan produk tekstil massal buatan pabrik, sehingga serapan omset digitalnya tidak bergerak signifikan.

Kondisi ini menjadi dasar bagi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat melantik Mahdianur sebagai Kepala DPMD Sumbar yang baru pada Rabu (2/9). Gubernur memberikan instruksi khusus kepada Mahdianur untuk segera turun menyelesaikan persoalan di lapangan dan memperkuat akselerasi NCH secara konkret sebelum dilakukan peluncuran perluasan ke 10 nagari baru di sisa tahun anggaran 2026.

Tantangan administratif bagi DPMD kini adalah menyusun rencana aksi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memilah jalur logistik dan pasar yang sesuai dengan tipologi produk masing-masing nagari. Pihak pemerintah daerah didorong untuk memisahkan jalur niaga produk kerajinan adat ke platform kurasi eksklusif atau jaringan Business-to-Business (B2B), sementara platform retail tetap digunakan untuk komoditas pangan cepat saji.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 56 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Jalur Tikus Transaksi Gelap Mengurung Ratusan Desa Sumbar

24 Oktober 2026 - 14:10 WIB

Rentetan Krisis Hantam Sumbar, Perda Ketahanan Keluarga Diuji

19 Oktober 2026 - 10:43 WIB

Menantang Bukit Limau Manis, Jalan Fisika Padang Akhirnya Diaspal

19 Oktober 2026 - 10:33 WIB

Jawab Warning KPK, Sumbar Rombak Aliran Anggaran Pascabencana

15 Oktober 2026 - 12:35 WIB

Ratusan Anak Tumbang, Borok Dapur Makan Bergizi Gratis Sumbar Terbongkar

13 Oktober 2026 - 06:05 WIB

Nestapa di Koto Sani: Bibit Nila Diberi Pakan Lele

11 Oktober 2026 - 14:01 WIB

Trending di KABAR PEMDA