Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Narasi besar Kota Padang menuju Kota Gastronomi Internasional yang digaungkan dalam festival Padang Bajamba: Taste of Padang Experience 2026 sekilas membawa angin segar bagi pariwisata Sumatera Barat. Namun, di balik riuh rendah promosi kuliner mendunia tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang wajib diajukan oleh masyarakat perdesaan: Di mana posisi kedaulatan petani, peternak, dan nelayan desa dalam ekosistem ini?
Selama ini, gegap gempita predikat “Kota Kreatif UNESCO” atau “Destinasi Kuliner Dunia” sering kali bias urban. Kota mendapatkan panggung, restoran mewah meraup omzet, sementara desa—tempat di mana cabai dipetik, kelapa diparut, dan ternak digembalakan—tetap berada di lapisan paling bawah rantai pasok ekonomi yang timpang.
Filosofi ‘Bajamba’ yang Tergerus Polusi Birokrasi Kota
Wali Kota Padang, Fadly Amran Datuak Paduko Malano, memang tepat menyebut bahwa tradisi Bajamba memiliki filosofi luhur: “Duduk sama rendah, tegak sama tinggi”. Sebuah pesan mendalam tentang kesetaraan tanpa sekat jabatan maupun status sosial.
Namun, realitas di lapangan sering kali berbicara sebaliknya. Ketika rendang, gulai, dan lamang sarikayo bersiap melenggang ke panggung internasional, posisi tawar petani di hulu justru kerap “duduk lebih rendah”. Petani kita masih berhadapan dengan ketidakpastian harga pupuk, permainan tengkulak di pasar tradisional, hingga ancaman gagal panen akibat krisis iklim. Jika hulu (desa/nagari) tidak diperkuat secara struktural, maka konsep kesetaraan dalam Bajamba tersebut hanya akan berakhir sebagai komoditas jualan pariwisata yang kehilangan jiwanya.
Gastronomi Bukan Sekadar Restoran, Gastronomi Adalah Desa!
Pernyataan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang mengingatkan bahwa di balik setiap hidangan lezat terdapat petani, nelayan, peternak, dan keluarga-keluarga di desa yang menjaga resep turun-temurun, harus kita kawal ketat! Jangan sampai kalimat itu hanya menjadi pemanis pidato.
keberhasilan Kota Padang menjadi Kota Gastronomi Dunia bukanlah dinilai dari seberapa banyak turis asing yang datang ke restoran urban, melainkan seberapa besar kenaikan Pendapatan Asli Desa (PADes), seberapa tangguh BUMDes dalam mengelola rantai pasok pangan, dan seberapa sepadan keuntungan yang diterima langsung oleh para produsen pangan di perdesaan.
Tiga Tuntutan Merdeka untuk Kedaulatan Pangan Desa:
Untuk memastikan agenda internasional ini tidak sekadar menjadi ajang “seremonial elite kota” yang meninggalkan dampak semu bagi masyarakat bawah, pemerintah daerah harus dipaksa melakukan langkah konkret berikut:
- BUMDes Pengendali Utama Rantai Pasok: Pemkot Padang wajib membangun kemitraan langsung antara jaringan restoran kota dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah perdesaan penghasil komoditas. Potong jalur tengkulak agar margin keuntungan terbesar tetap tinggal di desa.
- Proteksi Pengetahuan Tradisional Perdesaan: Pengetahuan mendalam tentang bahan baku, bumbu hayati, dan proses memasak tradisional adalah milik kolektif komunitas adat di perdesaan. Negara harus memproteksi dan memfasilitasi sertifikasi gratis bagi UMKM berbasis desa agar tidak terjadi eksploitasi budaya oleh pemodal besar.
- Redistribusi Kue Wisata ke Jalur Perdesaan: Jalur wisata gastronomi yang direncanakan jangan hanya berputar di kawasan pusat kuliner modern kota. Wisatawan harus dibawa langsung ke desa-desa agro-wisata, merasakan langsung memanen bahan pangan, dan menghidupkan ekonomi homestay milik warga desa setempat.
Jangan sampai kota menuai nama dan mata uang asing, sementara desa hanya mendapatkan sisa limbah dan cerita ketimpangan. Saatnya membalik sudut pandang: Tanpa kedaulatan pangan dan kesejahteraan di perdesaan, predikat Kota Gastronomi Internasional hanyalah sebuah ilusi kosong. (D/Red)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.