Bukittinggi, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Riuh tepuk tangan dan warna-warni seragam kader memenuhi Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (2/9/2026) lalu. Hari itu, ratusan perempuan dari 18 kabupaten dan kota berkumpul guna merayakan Jambore Kader PKK ke-XXII sekaligus Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54. Senyum merekah di mana-mana, merayakan lebih dari setengah abad pergerakan kaum ibu di Sumatera Barat.
Namun, di balik selebrasi dan deretan piala, sebuah pesan bernada getir terselip dari mimbar pidato. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melemparkan sebuah pernyataan yang melucuti formalitas acara: “Tidak ada pilihan bagi kita sekarang selain bagaimana mengurangi sampah dari rumah dan dari kantor. Kader-kader PKK dan Dasawisma barangkali akan bisa berperan untuk itu,” ujarnya lugas.
Kalimat pendek itu bukan sekadar imbauan normatif. Itu adalah pengakuan tidak langsung bahwa Sumatera Barat sedang dikepung darurat sampah yang kritis. Ketika infrastruktur makro menemui jalan buntu, pemerintah daerah kini berpaling dan mengetuk pintu dapur rumah tangga.
Angka yang Mengerikan: Sumbar Kehabisan Tempat Sampah
Pernyataan Gubernur sejalan dengan potret kelam data persampahan daerah. Berdasarkan laporan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) melalui BPK Sumatera Barat, volume sampah di provinsi ini terus meroket. Jika pada 2024 timbulan sampah berada di angka 2.308 ton per hari, memasuki tahun 2025 angkanya membengkak menjadi 2.421 ton sampah per hari.
Sialnya, gunungan sampah harian ini tidak lagi memiliki tempat penampungan yang layak. TPA Air Dingin di Kota Padang yang menampung ratusan ton limbah setiap harinya, diprediksi bakal penuh total pada tahun 2026 ini. Pasca-ambruknya TPA Regional Payakumbuh akibat longsor, kabupaten dan kota di Sumbar kini limbung dan dipaksa mandiri mengurus limbahnya masing-masing di tengah keterbatasan lahan dan anggaran.
Krisis ini bahkan memicu atensi nasional. Dua bulan sebelum jambore ini digelar, tepatnya Juli 2026, Menteri Lingkungan Hidup RI sampai harus turun ke Ranah Minang dan memberikan ultimatum keras: tata kelola sampah Sumatera Barat harus tuntas tanpa tapi pada akhir tahun 2027.
Beban Baru di Pundak Relawan
Di bawah bayang-bayang tenggat waktu dari pusat dan penuhnya TPA itulah, kader PKK dan Dasawisma dipanggil bertugas. Kaum ibu—yang sebagian besar bekerja secara sukarela tanpa gaji tetap—kini memikul tanggung jawab baru: menjadi garda terdepan penjinak bom waktu ekologi.
Untuk mendukung misi ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar meluncurkan buku berjudul 101 Cara Penanggulangan Sampah. Sebuah panduan taktis yang diharapkan bisa mengubah perilaku konsumsi masyarakat langsung dari sumbernya. Pemerintah berharap, lewat sentuhan tangan ibu-ibu di nagari dan kelurahan, gunungan plastik dan sisa makanan bisa selesai di tingkat domestik sebelum sempat diangkut ke TPA.
Antara Pemberdayaan atau Pengalihan Beban?
Langkah ini memicu perdebatan tersirat yang menarik. Di satu sisi, pelibatan PKK adalah strategi sosiologis yang cerdas karena Dasawisma adalah organisasi berbasis komunitas yang paling dekat dengan struktur keluarga.
Namun di sisi lain, pendekatan ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai keadilan sosial. Apakah adil membebankan krisis lingkungan makro kepada gerakan relawan perempuan, sementara regulasi terhadap industri produsen sampah plastik belum diperketat? Apakah adil meminta ibu-ibu memilah sampah, sementara banyak pemerintah daerah bahkan belum mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sesuai rekomendasi minimal 2 persen dari APBD mereka?
Gubernur Mahyeldi sendiri mengingatkan agar program PKK tidak terjebak menjadi kegiatan rutin dan seremonial belaka. Dan kali ini, tantangan itu nyata.
Urusan sampah bukan lagi soal lomba kebersihan lingkungan antar-RT yang dinilai setahun sekali, melainkan urusan bertahan hidup di tengah kepungan limbah yang kian pekat.
Saat tirai Jambore ke-XXII ditutup dan para kader kembali ke daerah masing-masing, mereka tidak hanya membawa pulang piagam atau kenang-kenangan. Di dalam tas mereka, kini ada beban besar untuk memastikan bahwa esok hari, bumi Minangkabau tidak tenggelam dalam sampahnya sendiri.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.