Surabaya, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, membuktikan bahwa menjaga ekologi bisa berjalan beriringan dengan pemenuhan aspirasi spiritual. Berkat ide “gila” menukar sampah plastik laut dengan hadiah umrah, Mahyeldi resmi dinobatkan sebagai Gubernur Penggerak Pengelolaan Sampah Laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Pantai Kenjeran, Surabaya, Jumat (10/11/2023).
Penghargaan ini bukan sekadar seremoni. KKP menilai Sumatera Barat berhasil menciptakan ekosistem unik yang memotivasi nelayan secara personal. Jika biasanya pembersihan laut dianggap beban kerja tambahan, di tangan Mahyeldi, memungut sampah plastik di tengah ombak menjadi jalan menuju Baitullah.
Inisiatif Spiritual yang Mengubah Perilaku
Program pemberian hadiah umrah bagi nelayan pengumpul sampah plastik terbanyak menjadi kunci efektivitas Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL) di Sumbar. Strategi ini dianggap sangat efektif karena menyentuh sisi psikologis dan religius masyarakat pesisir.
“Ini adalah apresiasi untuk kerja keras masyarakat Sumbar. Kami menyadari laut adalah urat nadi kehidupan, maka kelestariannya harus dijaga dengan cara-cara yang memotivasi,” ujar Mahyeldi usai menerima penghargaan.
Dengan memberikan insentif berupa ibadah umrah, Pemerintah Provinsi Sumbar berhasil mengubah pola pikir nelayan: dari sekadar mencari ikan, menjadi penjaga samudra yang produktif. Hasilnya, volume sampah plastik yang berhasil diangkat dari perairan Sumbar meningkat drastis dibandingkan periode sebelumnya.
Indonesia dalam Kepungan Plastik
Menteri KKP RI, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan peringatan keras bahwa laut Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat. Letak geografis Indonesia yang bersisian dengan Samudra Pasifik menjadikan perairan nusantara sebagai “titik kumpul” sampah plastik global.
“Indonesia masih masuk dalam daftar produsen sampah plastik laut terbesar di dunia. Ini ancaman serius bagi ketahanan pangan dan pariwisata kita,” tegas Menteri Sakti.
Keberhasilan Sumatera Barat diharapkan menjadi cetak biru (blueprint) bagi provinsi lain. Skema insentif yang kreatif terbukti jauh lebih ampuh daripada sekadar imbauan atau larangan. Mahyeldi menunjukkan bahwa untuk menyelamatkan laut, pemerintah harus mampu menghadirkan solusi yang juga menyejahterakan—atau dalam konteks ini—membahagiakan batin para nelayan.
Melalui konsistensi program BCL, pemerintah pusat menargetkan pengurangan sampah plastik di laut hingga 70 persen pada tahun-tahun mendatang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.