Sikat Truk CPO Non-BA: Strategi Sumbar Tambal APBD

Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Kondisi keuangan negara yang sedang “tidak baik-baik saja” memaksa Sumatera Barat berhenti berpangku tangan pada dana pusat. Komisi III DPRD Sumbar kini memasang mata pada ribuan kendaraan operasional sawit (CPO) yang hilir mudik di tanah Minang namun membayar pajak ke provinsi tetangga. Tercatat, sekitar 95 persen truk pengangkut dari 50 perusahaan sawit di Sumbar masih berstatus non-BA.

Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon, menegaskan bahwa ribuan truk tersebut menggunakan jalanan daerah tetapi berkontribusi ke kantong daerah lain. “Aturannya jelas, beroperasi tiga bulan berturut-turut wajib balik nama. Bapenda harus berani kejar sampai ke perusahaan perkebunan,” ujarnya.

Lonjakan Pajak Air: Target Rp593 Miliar
Bukan hanya urusan truk sawit, sektor Pajak Air Permukaan (PAP) kini menjadi primadona baru. Dari yang sebelumnya hanya menyumbang sekitar Rp14 miliar per tahun, pemerintah berambisi menggenjotnya hingga Rp593 miliar pada 2026. Sosialisasi regulasi kini digencarkan kepada korporasi, terutama sektor perkebunan yang selama ini menggunakan air dalam skala besar tanpa kontribusi optimal.

Untuk menjaga akurasi, Pemprov Sumbar menggandeng pakar untuk merancang alat ukur debit air secara real-time. Langkah ini didukung oleh Peraturan Gubernur (Pergub) yang diklaim sebagai salah satu regulasi paling detail di Indonesia untuk memastikan tidak ada celah kebocoran pendapatan.

Benteng Ekonomi di Tengah Perlambatan
Langkah agresif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini menjadi krusial mengingat pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 melambat di angka 3,37 persen. Ironisnya, angka pengangguran terbuka Sumbar justru menempati posisi kedua tertinggi di Sumatera (5,69 persen). Padahal, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi akar ekonomi perdesaan masih menyumbang kontribusi terbesar mencapai 22,12 persen.

Komisi III mendesak kepala daerah untuk tidak hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor pribadi. Optimalisasi aset pemerintah dan peningkatan kinerja BUMD adalah harga mati. Jika inovasi pendapatan ini gagal, dikhawatirkan angka kemiskinan akan terus merangkak naik akibat tekanan fiskal daerah yang semakin berat.