Jombang, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Bagi Sumiati (45) dan ribuan buruh tani tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang, langit yang mendung bukan lagi sekadar penanda hujan. Cuaca buruk dan iklim yang tidak menentu beberapa bulan terakhir menjadi ancaman nyata yang langsung memukul isi dompet mereka. Di kawasan gersang seperti Kecamatan Ngusikan, Kabuh, dan Kudu, ketika tanaman tembakau rusak akibat cuaca, maka pupus pula harapan pendapatan harian para buruh tani.
Namun, senyum sedikit mengembang di bibir mereka pekan ini. Angin segar berembus lewat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) sebesar Rp800 ribu per orang. Bagi masyarakat akar rumput, uang tunai ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan penambal kebutuhan pokok dapur yang sudah mendesak.
Bagi sebagian besar emak-emak buruh tani dan pelinting rokok, uang Rp800 ribu ini sudah memiliki “pos pos belanja” darurat tersendiri. Begitu dana cair dari bank, prioritas utama mereka adalah mengamankan kebutuhan pangan paling esensial: membeli beras satu karung, minyak goreng, telur, dan gula untuk persediaan dapur sebulan ke depan. Langkah ini menjadi katup penyelamat agar dapur mereka tetap bisa mengebul di tengah paceklik musim tanam.
Tidak hanya urusan perut, waktu pencairan yang bertepatan dengan pertengahan tahun membuat dana ini langsung dialokasikan untuk membiayai sekolah anak. Mulai dari membelikan seragam baru, sepatu, buku tulis, hingga melunasi biaya administrasi sekolah yang sempat tertunggak. Sisa uang yang ada barulah disimpan rapat-rapat sebagai modal membeli pupuk atau obat pertanian demi menyambung asa pada musim tanam berikutnya.
Penyaluran ini disambut penuh syukur oleh organisasi pekerja yang mengawal nasib para buruh di pabrik-pabrik rokok lokal. Dana bantuan ini menjadi bantalan ekonomi yang sangat krusial di tengah harga barang pokok yang terus merangkak naik.
“Bagi para pekerja di lini produksi, seperti buruh linting, dana Rp800 ribu ini adalah jaring pengaman ekonomi yang nyata,” tegas Iwan Wahyu P., Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (PC RTMM-SPSI) Jombang.
Menurut Iwan, rincian alokasi belanja yang menyasar sektor pangan dan pendidikan anak ini membuktikan bahwa bantuan langsung tunai berdampak instan pada peningkatan daya beli keluarga buruh yang kerap terjepit situasi ekonomi. “Ini adalah bentuk perlindungan yang paling dinanti oleh kawan-kawan pekerja,” tambahnya.
Kebijakan Berbasis Perlindungan Sosial
Jeritan dan kebutuhan di tingkat akar rumput inilah yang mendasari langkah Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengembalikan sebagian hasil cukai langsung ke kantong para pekerjanya. Pemerintah daerah menyalurkan bantuan tunai ini sebagai bentuk pengakuan bahwa buruh adalah penggerak utama industri tembakau.
Dalam peluncuran program yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Ngusikan, Bupati Jombang Warsubi menegaskan kebijakan pemanfaatan dana cukai tahun ini sengaja digeser. Alokasi dana tidak lagi melulu difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik.
“DBHCHT tahun ini kami arahkan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang bergantung penuh pada sektor hasil tembakau,” ujar Bupati Warsubi. Pemerintah berharap intervensi ini mampu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga para buruh di tengah ketidakpastian panen.
Secara teknis, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, merinci bahwa total penerima manfaat tahun ini mencapai 11.720 pekerja. Anggaran bantuan tersebut dibiayai melalui Perubahan APBD sesuai dengan regulasi penggunaan dana bagi hasil cukai.
Mayoritas penerima manfaat merupakan sektor hulu, yaitu 6.775 buruh tani tembakau yang tersebar di wilayah utara Brantas (Ngusikan, Kabuh, Kudu, Ploso, dan Plandaan). Selain itu, perlindungan juga menyasar 1.182 buruh tani cengkeh di wilayah selatan seperti Bareng dan Wonosalam, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di 10 perusahaan di Jombang. Penyaluran tahap awal dilakukan secara bertahap melalui PT BPR Bank Jombang hingga awal Juli.
Tantangan Akurasi di Lapangan
Meski bantuan tunai ini membawa kebahagiaan jangka pendek, tantangan besar di sektor bottom-up tetap menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Masalah klasik seputar akurasi data penerima dan ketepatan sasaran selalu menjadi sorotan utama dari para pekerja di lapangan.
Menyikapi hal ini, PC RTMM-SPSI Jombang memberikan catatan kritis agar proses pendataan ke depan bisa berjalan lebih transparan dan melibatkan pengawasan dari bawah. Tujuannya jelas, agar seluruh buruh rokok legal—terutama para pelinting tradisional di lini produksi yang paling rentan—terakomodasi sepenuhnya tanpa ada yang terlewatkan.
Pada akhirnya, bagi para buruh di Jombang, BLT DBHCHT ini membuktikan satu hal: kesejahteraan mereka yang bekerja menembus terik sawah dan dinginnya lantai pabrik harus menjadi prioritas utama. Manfaat dana cukai yang melimpah tidak boleh berhenti sebagai deretan angka di pembukuan negara, melainkan harus mewujud nyata menjadi pelindung dapur mereka agar tetap bisa mengebul. (Janet)
Journalist
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.