Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Distribusi hasil pertanian, perikanan, dan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah sekitar Danau Maninjau kini berada di ambang kelumpuhan total. Jalur jalan provinsi pada ruas Padang Luar–Matur–Palembayan dan Padang Luar–Matur–Lubuk Basung di Kabupaten Agam kondisinya kian hari kian kritis dan mengkhawatirkan.
Jalur yang menjadi urat nadi perekonomian sekaligus ikon wisata legendaris Sumatera Barat ini membutuhkan penanganan darurat. Pasalnya, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama petani untuk membawa hasil bumi, truk pengangkut komoditas ikan dari keramba Danau Maninjau, serta denyut nadi aktivitas perdagangan masyarakat di kawasan Agam.
Kondisi lapangan yang kian parah memicu keluhan besar dari para pelintas, khususnya sopir angkutan hasil danau dan perkebunan.
“Kami sangat cemas setiap melintas di titik yang amblas. Jangankan berpapasan, untuk lewat sendiri saja ban mobil rasanya sudah di bibir jurang. Kalau jalur ini sampai putus total, ikan-ikan kami bisa busuk di jalan dan pasokan sembako ke desa dipastikan macet total,” ungkap salah seorang pengendara logistik sembako yang rutin melintasi rute tersebut.
Persoalan krusial ini mencuat dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Barat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar. Anggota DPRD Sumbar, Nofrizon, memanfaatkan hak interupsinya untuk mendesak pemerintah provinsi agar segera mengambil langkah nyata demi menyelamatkan jalur strategis tersebut.
Menurut laporan resmi, titik kerusakan paling memprihatinkan berada di kawasan Kelok 10, Sungai Landai, yang merupakan bagian dari rangkaian Kelok 44. Longsor susulan yang terus terjadi telah menggerus badan jalan secara ekstrem. Jalan yang semula memiliki lebar sekitar enam meter, kini amblas dan hanya tersisa sekitar dua meter saja. Kondisi nyata ini sangat membahayakan keselamatan, terutama bagi kendaraan bermuatan besar dan bus antarkota yang kini dilarang melintas demi menghindari runtuhnya sisa aspal.
Nofrizon menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar masalah teknis kerusakan infrastruktur biasa. Masalah ini telah menjelma menjadi ancaman keselamatan jiwa warga desa dan mulai melumpuhkan roda perekonomian antardaerah.
Sektor pariwisata yang menjadi sandaran ekonomi warga lokal di sekitar Matur dan Danau Maninjau juga mulai terpukul sepi. Wisatawan kini enggan datang karena takut dengan kondisi jalan yang sempit, gelap tanpa penerangan, dan rawan longsor susulan.
“Kalau akses ini terus rusak, dampaknya akan dirasakan semua sektor. Pelaku usaha wisata, rumah makan, penginapan, petani, pedagang hingga masyarakat yang setiap hari melintas akan menjadi korban,” ujar Nofrizon memperingatkan.
Ia mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat segera turun langsung ke lapangan untuk merasakan sendiri kesulitan yang dihadapi masyarakat bawah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta segera mengalokasikan anggaran perbaikan permanen berskala besar, bukan lagi sekadar perbaikan tambal sulam yang tidak memadai untuk kondisi darurat pascabencana saat ini.
Sesuai dengan amanat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menjamin keamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, penyelamatan dan rekonstruksi menyeluruh ruas jalan di Kabupaten Agam ini harus diletakkan sebagai prioritas utama sebelum jatuh korban jiwa.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.