Desa Jadi Pahlawan Iklim, Kemendes Inisiasi Pilot Project Karbon

Perbesar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Harlina Sulistyorini, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta menerima Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Rahmadi Murwanto, Direktur Utama Badan Pengelola Lingkungan Hidup Djoko Hendratto di Kantor Kemendes PDTT, Kalisari, Jakarta Timur, Jumat (28/7/2023). Ketiga lembaga berkomitmen untuk bersama-sama mengurangi emisi karbon di desa. Foto: Wening/Kemendes PDTT

Jakarta [DESA MERDEKA] – Desa-desa di Indonesia kini bersiap mengambil peran krusial dalam kancah penyelamatan bumi melalui inisiasi pilot project pengurangan emisi karbon. Program strategis ini merupakan hasil kolaborasi “keroyokan” antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kemenkeu, serta PKN STAN.

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar—yang akrab disapa Gus Halim—menegaskan bahwa langkah awal ini akan difokuskan pada beberapa lokus desa terpilih. Tujuannya adalah menciptakan prototipe atau model keberhasilan yang nantinya bisa direplikasi secara masif oleh desa-desa lain di seluruh nusantara.

“Saya ingin fokus pada beberapa lokus supaya paham dulu pola kerjanya. Setelah alur dari awal hingga berhasil terbentuk, baru kita replikasi dan undang desa lain untuk belajar,” ujar Gus Halim saat audiensi di Jakarta.

BUM Desa sebagai Motor Ekonomi Hijau
Strategi pengurangan emisi ini tidak hanya menyasar aspek lingkungan, tetapi juga diintegrasikan dengan penguatan ekonomi lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didorong menjadi pengelola utama dalam praktik ramah lingkungan ini. Sektor wisata desa, pengelolaan hutan desa, hingga penguatan koperasi akan diselaraskan untuk menekan angka emisi karbon.

Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi desa, Kemendes PDTT tengah menyiapkan regulasi khusus melalui Peraturan Menteri Desa (Permendesa). Payung hukum ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi BUM Desa dalam mengelola potensi karbon secara profesional dan akuntabel.

Kolaborasi Lintas Sektor: Pendanaan dan Edukasi
Peran setiap pihak dalam kolaborasi ini terbagi secara spesifik dan efektif:

Kemendes PDTT: Sebagai fasilitator lokus desa dan pembuat regulasi.
BPDLH Kemenkeu: Menyediakan dukungan pendanaan dari anggaran lingkungan hidup yang tersedia.
PKN STAN: Berperan sebagai ahli teknis yang menyusun tata cara pengurangan emisi karbon dan pelaporannya.

Direktur Utama BPDLH, Djoko Hendratto, menambahkan bahwa sinergi ini akan menyentuh berbagai lini penguatan desa. “Kami ingin ‘ngeroyok’ bareng pengurangan emisi karbon ini, mulai dari sisi wisatanya hingga penguatan kapasitas BUM Desa,” tuturnya. Dengan sistem pendampingan antardesa, diharapkan proses mitigasi perubahan iklim di tingkat akar rumput dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.