Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara [DESA MERDEKA] – Pembangunan infrastruktur dan urat nadi logistik di desa-desa Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, terancam lumpuh total. Ironisnya, di tengah wilayah yang kaya akan sumber daya tambang, para pelaku transportasi lokal justru harus menjerit akibat akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mendadak putus.
Asosiasi Dump Truck Kecamatan Obi kini melayangkan protes keras terhadap pola pelayanan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di wilayah tersebut. Mereka mendesak Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda) segera turun tangan membenahi karut-marut distribusi solar subsidi di Kecamatan Obi yang dinilai tidak tepat sasaran.
Ketua Asosiasi Dump Truck Kecamatan Obi, Azwar Abubakar, mengungkapkan bahwa dua APMS yang beroperasi di wilayahnya mendadak berdalih tidak lagi menyediakan pasokan solar untuk armada truk. Alasan penutupan akses ini pun dinilai tidak transparan.
Padahal, beberapa bulan lalu, Azwar telah menemui langsung Haji Darwis, pemilik APMS di Desa Baru, untuk meminta alokasi kuota yang adil demi menyambung hidup para sopir lokal.
“Pemilik APMS berdalih fokus pelayanan mereka adalah untuk kelompok nelayan. Namun, fakta di lapangan justru berbicara lain. Kami melihat yang dilayani diduga kuat adalah para pengusaha besar, bukan nelayan kecil,” ujar Azwar dengan nada sesal, Kamis (21/5/2026).
Argumen pihak APMS dinilai janggal dan membentur realitas sosiologis desa setempat. Berdasarkan data valid di lapangan, hampir 99 persen nelayan di Kecamatan Obi menggunakan mesin berbahan bakar bensin (pertalite/premium), bukan solar.
Janji manis Haji Darwis yang sempat berkomitmen mengalokasikan 1,5 ton solar dari setiap 5 ton pasokan yang masuk melalui Organda pun menguap begitu saja. Hingga kini, janji tersebut tidak pernah terealisasi.
Dampak hilangnya akses solar subsidi di Kecamatan Obi ini meluas secara masif. Ketika armada dump truck penyuplai material pembangunan desa mogok beroperasi, rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat sipil ikut tercekik.
Menyikapi kebuntuan ini, para sopir mengetuk ketegasan jajaran birokrasi. “Kami meminta dengan sangat kepada Bapak Bupati Halmahera Selatan dan Ibu Gubernur Maluku Utara agar segera mengintervensi kondisi ini. Mohon penambahan kuota solar subsidi khusus APMS di Obi, dan terbitkan regulasi tegas yang mewajibkan mereka melayani armada truk kami,” tuntut Azwar. Jika terus dibiarkan, lumpuhnya sektor transportasi lokal ini dipastikan akan membuat perekonomian masyarakat luas ikut terbengkalai.
Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang berdasarkan draf laporan sepihak dari narasumber terkait untuk kepentingan konsumsi publik secara berimbang. Segala pernyataan dan klaim mengenai operasional APMS merupakan tanggung jawab penuh narasumber. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak pemilik APMS Desa Baru, Pertamina, serta Pemerintah Daerah terkait demi keberimbangan informasi.
Activity:
•Reporter •Advocate (Kandidat Notaris PPAT) •Konsultan Pendidikan Nawala Education (Overseas Study Advisor – Nawala Education) •Lecturer
Experience:
•Reporter & News Anchor TVRI •Medical Reps. Eisai Indonesia •HRD Metro Selular Nusantara
***
“Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu.” – John Ruskin
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.