Temukan data terbaru angka kemiskinan Jombang 2026 menurut BPS. Simak analisis mendalam Mouna Sri Wahyuni mengenai ekonomi digital.
JOMBANG, Jawa Timur [Desa Merdeka] – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang mencatat tren penurunan angka kemiskinan yang konsisten dalam satu dekade terakhir. Namun, otoritas statistik mengakui adanya pergeseran struktur ekonomi yang memicu kegelisahan sosial, terutama terkait serapan tenaga kerja dan tekanan daya beli di tengah gempuran ekosistem digital.
Kepala BPS Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di wilayahnya menyusut dari 10 persen pada 2016 menjadi 8,6 persen pada 2024. Meski sempat terkoreksi naik akibat pandemi Covid-19 pada 2021, arah tren diklaim tetap positif.
”Secara tren menunjukkan penurunan, ini menandakan perbaikan indikator kesejahteraan berbasis data,” ujar Mouna, Selasa, 12 Mei 2026.
Mouna menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jombang saat ini tidak lagi bertumpu pada sektor agraria. Terjadi migrasi struktural di mana sektor perdagangan kini mendominasi kontribusi ekonomi sebesar 23 persen, disusul industri pengolahan sebesar 22 persen. Sektor pertanian yang sebelumnya menjadi tulang punggung kini mulai tergeser ke posisi berikutnya.
Namun, penurunan angka kemiskinan ini menyisakan catatan kritis. BPS mengonfirmasi bahwa bantuan sosial (bansos) pemerintah memegang peran krusial dalam menjaga konsumsi rumah tangga agar tetap berada di atas garis kemiskinan. Tanpa intervensi subsidi, kedalaman kemiskinan diprediksi bakal lebih mengkhawatirkan.
Fenomena tutupnya sejumlah toko fisik di pusat kota Jombang juga menjadi sorotan. BPS menegaskan bahwa hal tersebut merupakan dampak migrasi lokasi transaksi ke platform daring, bukan indikasi lesunya ekonomi secara makro.
“Dalam statistik, yang dihitung adalah besaran pengeluaran, bukan lokasi transaksi. Belanja melalui marketplace tetap terhitung sebagai konsumsi masyarakat,” kata Mouna.
Di sisi lapangan kerja, industrialisasi di wilayah Ploso, Peterongan, hingga Gudo mulai mengubah pola migrasi tenaga kerja lokal. Anak muda Jombang yang sebelumnya merantau ke Surabaya kini cenderung bertahan untuk bekerja di pabrik manufaktur elektronik, mainan, industri sepatu, hingga industri konsumsi seperti milik PT. Orang Tua.
Meski demikian, Mouna mengakui adanya gap antara data statistik dan persepsi publik. Rasa aman ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat persaingan kerja yang ketat dan standar keterampilan digital yang belum merata.
”Kami memahami masyarakat masih merasakan tekanan ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi pemerintah yang masif dan merata di seluruh kecamatan agar angka pengangguran terkendali secara inklusif,” pungkasnya. (*)
Journalist
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.