Deadline Akhir Tahun, Desa di Rejang Lebong Diminta Lengkapi SPJ

Perbesar

Rejang Lebong [DESA MERDEKA] – Jelang akhir tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong mengingatkan 122 desa untuk segera melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

“SPJ merupakan dokumen penting yang membuktikan bahwa dana desa telah digunakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku,” ujar Inspektur Inspektorat Rejang Lebong, Gusti Maria. “Oleh karena itu, kami meminta seluruh desa untuk segera melengkapi SPJ sebelum akhir tahun.”

Inspektur Inspektorat Rejang Lebong, Gusti Maria

Pentingnya Transparansi

Transparansi dalam penggunaan dana desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan adanya SPJ yang lengkap, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan untuk pembangunan desa. Selain itu, SPJ juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan program pembangunan desa.

“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa digunakan,” tegas Maria. “Jika ada indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang.”

Langkah-Langkah Pengawasan

Untuk memastikan semua desa telah melengkapi SPJ, Inspektorat Rejang Lebong akan melakukan pemeriksaan secara berkala. Desa yang belum melengkapi SPJ atau ditemukan adanya penyimpangan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan dana desa,” kata Maria. “Tujuannya adalah untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.”

Ajak Masyarakat Partisipasi

Inspektorat juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana desa. Masyarakat dapat melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa.

“Kami berharap masyarakat dapat menjadi mitra kerja pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana desa,” ujar Maria. “Dengan kerja sama yang baik, kita dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.”