Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) secara serius menanggapi ancaman bencana hidrometeorologi dengan menggelar Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai dan sekaligus mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar pada Rabu (24/9/2025) di Auditorium Istana Gubernur. Kegiatan ini menekankan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci mitigasi risiko.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menyoroti kondisi kritis DAS Anai, yang memiliki luas sekitar 682,4 km² dan melintasi empat wilayah: Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Kota Padang. Menurut Mahyeldi, kawasan vital ini kini berada di bawah tekanan berat akibat aktivitas perusakan lingkungan, seperti tambang ilegal, alih fungsi lahan yang masif, dan rendahnya kesadaran kolektif masyarakat.
“Kondisi ini menimbulkan dampak serius berupa banjir, longsor, erosi, kekeringan, hingga terganggunya ekosistem sungai,” ujar Mahyeldi. Untuk mengatasi krisis ini, Gubernur menjabarkan empat langkah utama yang harus segera dieksekusi: rehabilitasi dan konservasi kawasan, penegakan hukum yang tegas, penertiban pemanfaatan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta peningkatan kesadaran kolektif seluruh pihak. Mahyeldi menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan demi menjaga keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Pengukuhan KKMD: Melawan Ancaman di Pesisir
Selain fokus pada DAS Anai, acara tersebut juga menjadi momen pengukuhan KKMD Sumbar sebagai bagian dari upaya perlindungan wilayah pesisir. Dalam arahannya, Mahyeldi menetapkan tiga instruksi utama bagi KKMD: memperkuat aksi konservasi dan rehabilitasi mangrove, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, dan menjadikan KKMD sebagai platform koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program mangrove di tingkat provinsi.
Gubernur juga menunjuk dua tantangan besar yang dihadapi ekosistem mangrove Sumbar: penebangan ilegal, alih fungsi lahan, pencemaran sampah dan limbah, serta konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan di wilayah pesisir.
Mendukung langkah Pemprov Sumbar, Dr. Ristianto Pribadi, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, menekankan pentingnya peran publik dan inovasi pembiayaan dalam mendukung konservasi. “KKMD Sumbar diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam pengelolaan DAS dan mangrove dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan LSM,” jelasnya.
Melalui sinergi ini, Pemprov Sumbar berharap pengelolaan DAS Anai dan ekosistem mangrove dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan memulihkan lingkungan, tetapi juga sebagai upaya mitigasi efektif terhadap risiko bencana hidrometeorologi yang semakin mengancam.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.