Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

PEMDA · 5 Jan 2026 14:17 WIB ·

ASN Sumbar Wajib Kerja Berorientasi Dampak, Bukan Sekadar Administrasi


					ASN Sumbar Wajib Kerja Berorientasi Dampak, Bukan Sekadar Administrasi Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] Memasuki awal tahun 2026, paradigma kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mengalami pergeseran besar. Pemerintah menegaskan bahwa mulai tahun ini, seluruh pegawai tidak boleh lagi hanya terjebak pada formalitas pengguguran kewajiban administratif, melainkan harus bekerja dengan orientasi hasil nyata bagi masyarakat.

Pesan kuat ini disampaikan langsung dalam Apel Gabungan Awal Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (5/1/2026). Momentum ini menjadi titik balik bagi birokrasi di Ranah Minang untuk menata ulang komitmen pelayanan publik, terutama setelah wilayah ini dihantam bencana hidrometeorologi hebat pada akhir November 2025 lalu.

Budaya Kerja Adaptif Pasca-Krisis
Krisis akibat bencana tahun lalu menjadi ujian sekaligus pelajaran berharga bagi birokrasi. Pemimpin daerah menekankan bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan secara nyata oleh warga, khususnya dalam kondisi sulit. Pengalaman bekerja cepat, adaptif, dan solutif saat masa darurat bencana diminta untuk tidak hilang begitu saja, melainkan diadopsi menjadi budaya kerja baru sehari-hari.

“Proses itu memang penting, tetapi yang ditunggu masyarakat adalah hasil dan dampaknya. Di sinilah integritas serta profesionalisme kita diuji,” tegas Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar, dalam arahannya di hadapan para pejabat dan pegawai.

Inovasi dan Kemandirian Fiskal
Tahun 2026 juga membawa tantangan baru di sektor keuangan daerah. Dengan kondisi fiskal yang dinamis, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk lebih kreatif dalam menggali peluang pendapatan. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas utama guna memastikan keberlanjutan pembangunan tanpa melupakan prinsip kehati-hatian.

Selain kemandirian finansial, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi agenda mendesak yang harus segera dituntaskan. Untuk mencapai target tersebut, birokrasi dituntut meninggalkan ego sektoral. Kolaborasi lintas OPD serta sinergi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota menjadi kunci agar program strategis daerah tidak berjalan di tempat.

Menutup arahan di pagi pertama tahun 2026 tersebut, ditekankan bahwa setiap pekerjaan bukan hanya bentuk pertanggungjawaban kepada atasan secara struktural. Lebih dari itu, dedikasi ASN adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan yang harus dijalankan dengan niat lurus, disiplin, dan keikhlasan untuk membawa manfaat luas bagi masyarakat Sumatera Barat.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Sinergi Sukuk dan Rp20 Triliun Dana Rantau Membangun Nagari

24 Juni 2026 - 09:21 WIB

Benteng Adat Minangkabau: Desa Bersatu Lawan Ancaman Narkoba

23 Juni 2026 - 09:51 WIB

Memperkuat Nagari dan Desa, Benteng Utama Tangkal Narkoba

21 Juni 2026 - 17:44 WIB

Surplus, DPRD Sumbar Apresiasi Pemprov Kelola Anggaran APBD Tahun 2025

20 Juni 2026 - 13:32 WIB

Penguatan BPBD: Perisai Baru Ketangguhan Nagari di Sumbar

18 Juni 2026 - 18:05 WIB

Data Akurat, Kunci Sukses Pembangunan Desa di TTU

18 Juni 2026 - 03:29 WIB

Trending di PEMDA