Wajah Baru Desa Pojok: Membangun Manusia Bukan Sekadar Semen

Perbesar

Tulungagung, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Balai Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, mendadak berubah menjadi panggung diplomasi yang inklusif. Kursi barisan depan yang biasanya didominasi seragam dinas, kini diisi oleh tokoh perempuan dan kelompok disabilitas. Mereka bukan tamu undangan biasa, melainkan pemegang mandat utama dalam integrasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Perempuan, Anak, serta Disabilitas (Muspadi) untuk Tahun Anggaran 2027.

Langkah ini menjadi unik karena Desa Pojok berani mendobrak stigma bahwa kemajuan desa hanya diukur dari mulusnya jalan aspal atau kokohnya jembatan. Melalui forum gabungan ini, Desa Pojok menegaskan arah baru pembangunan: memanusiakan warga desa lewat kebijakan yang berbasis kebutuhan spesifik.

Humanisme di Balik Anggaran Desa
Kepala Desa Pojok, Yadi, dalam pembukaan acara menekankan bahwa anggaran desa harus menyentuh aspek paling mendasar dari kehidupan warga. “Kita tidak ingin membangun desa hanya dari batu dan semen. Kita ingin membangun manusia,” tegasnya. Menurut Yadi, keterlibatan aktif kelompok perempuan dan anak memastikan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ruang bermain yang aman bukan lagi sekadar wacana, melainkan prioritas anggaran.

“Sengan Pagu anggaran yang kita terima sebesar Rp. 373 juta, kita sesuaikan semua usulan prioritas dengan anggaran yang ada,” tutur Yadi

Dua poin besar yang lahir dari diskusi hangat malam itu adalah penguatan ekonomi kreatif bagi perempuan berbasis potensi lokal serta inisiasi Satgas Perlindungan Anak di tingkat desa. Hal ini membuktikan bahwa dana desa kini mulai dialokasikan untuk memutus rantai kerentanan sosial di tingkat akar rumput.

Integritas dan Fokus Strategis 2027
Camat Ngantru, yang diwakili sekcam Agung memuji langkah integrasi ini sebagai cara paling efisien untuk memastikan perencanaan tepat sasaran. Berdasarkan arahan pemerintah pusat, penggunaan dana desa tahun 2027 akan difokuskan pada delapan poin strategis, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur digital.

Transparansi dan inklusivitas yang dipraktikkan Desa Pojok menjadi sinyal kuat bagi desa-desa lain di Tulungagung. Bahwa di era modern, kedaulatan desa tidak hanya dilihat dari kemandirian ekonomi, tetapi juga dari seberapa adil desa tersebut memperlakukan warganya yang paling rentan. Seluruh usulan ini nantinya akan dikerucutkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai panduan pembangunan nyata di tahun mendatang.