Pesisir Selatan, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Tim gabungan dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan verifikasi lapangan di Kawasan Ekowisata Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Selasa, 18 November 2025. Kunjungan penting ini merupakan bagian dari proses penilaian terhadap Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar sebagai calon penerima anugerah Satyalancana Wira Karya atas kontribusinya yang signifikan dalam penguatan kawasan pesisir dan sektor kelautan-perikanan.
Amping Parak dipilih sebagai lokasi peninjauan karena keberhasilannya bertransformasi dari kawasan rawan abrasi menjadi destinasi ekowisata berbasis masyarakat yang terbukti memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga setempat. Keberhasilan ini dinilai mencerminkan implementasi program mitigasi abrasi, rehabilitasi mangrove, dan penguatan ekosistem pesisir yang dilaporkan oleh Pemprov Sumbar.
Verifikasi Program Jangka Panjang dan Berkelanjutan
Tim penilai dipimpin langsung oleh Kepala Biro Personel TNI dan Polri Setmilpres Kemensetneg, Brigadir Jenderal TNI Maulana Ridwan, didampingi oleh Kepala Subdirektorat Kelautan dan Perikanan Kemendagri, Dr. Tantri Lisdiawati. Dari pihak Pemprov Sumbar, hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Reti Wafda, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tasliatul Fuaddi.
Brigjen Maulana Ridwan menyatakan bahwa penataan kawasan pesisir yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar menunjukkan upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Verifikasi ini memastikan bahwa program-program yang dilaporkan oleh Pemprov benar-benar berjalan di lapangan. Di Amping Parak, kami melihat bagaimana upaya penanaman kembali mangrove berjalan, bagaimana abrasi dikendalikan, dan yang terpenting, bagaimana kawasan pesisir ini justru menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” jelas Brigjen Maulana.
Ia menekankan vitalnya visi jangka panjang dalam pengelolaan pesisir. Menurutnya, kawasan pesisir harus memberikan manfaat, tidak hanya bagi masyarakat saat ini, tetapi juga harus dijaga produktivitasnya agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang dan tidak hanya tinggal sejarah.
Pengumuman Penerima Satyalancana di Hari Nusantara
Brigjen Maulana menambahkan bahwa Gubernur Mahyeldi merupakan usulan utama dari Sumatera Barat untuk menerima Satyalancana Wira Karya. Namun, ia menegaskan bahwa tugas tim verifikasi hanyalah mengumpulkan data dan mencocokkan laporan dengan fakta di lapangan.
“Kami hanya mengumpulkan data dan mencocokkan laporan. Penetapan penerima penghargaan akhir berada di tangan tim pusat,” tegasnya.
Rencananya, pengumuman penerima Satyalancana Wira Karya akan disampaikan pada 13 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara, sebuah momen yang menyesuaikan dengan agenda Presiden dan kementerian terkait. Kunjungan Setmilpres dan Kemendagri ini menunjukkan bahwa kontribusi Pemprov Sumbar dalam menjaga lingkungan pesisir dan sektor kelautan-perikanan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.