Tiga Tahun Menanti Setetes Air: Sidopo Krisis, Pemda Halsel Jangan ‘Tuli’ terhadap Jeritan Rakyat

Sidopo, Halsel [DESA MERDEKA] — Kondisi memprihatinkan yang menimpa masyarakat Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kini memasuki babak krusial. Selama hampir tiga tahun, warga setempat terpaksa berjibaku dengan krisis air bersih tanpa ada solusi konkret dari pihak berwenang. Abainya pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan fundamental ini memicu kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri (LSM-KANe) Maluku Utara.

​Ironi Dana Desa di Tengah Kemiskinan Ekstrem
​Persoalan di Desa Sidopo bukan sekadar masalah kekeringan teknis, melainkan adanya dugaan kuat mengenai tata kelola anggaran yang tidak transparan. Berdasarkan laporan tokoh masyarakat setempat, anggaran pengadaan air bersih yang bersumber dari Dana Desa (DD) diduga raib tanpa realisasi fisik yang jelas.
​”Setiap tahun anggaran air bersih masuk dalam perencanaan Dana Desa, namun hingga saat ini masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Kami menduga anggaran tersebut menguap atau disalahgunakan oleh segelintir oknum,” ungkap salah satu tokoh masyarakat kepada LSM-KANe Malut, Sabtu (28/03/2026).

​Ketua LSM-KANe Maluku Utara, Risal Sangaji, yang juga merupakan putra daerah asli Sidopo, mengecam keras lambatnya respons pemerintah. Menurutnya, Sidopo kini terlihat seperti “desa mati” yang kumuh dan tertinggal di tengah klaim kemajuan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan.

​Ladang Korupsi Berkedok Pembangunan?
​Risal menegaskan bahwa jika Dana Desa dikelola secara amanah, krisis air bersih tidak seharusnya berlangsung hingga bertahun-tahun. Ia mencurigai adanya praktik lancung yang menjadikan Dana Desa sebagai lahan kekayaan pribadi bagi pihak-pihak tertentu.

​”Dana Desa seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan menjadi ladang korupsi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Sangat menyakitkan melihat warga saya harus kesulitan mencari air untuk kebutuhan mandi dan minum, sementara anggaran desa terus dikucurkan,” tegas Risal.

​Desakan kepada Pemda Halmahera Selatan
​LSM-KANe mendesak Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera turun ke lapangan. Pihaknya meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan Dana Desa Sidopo dalam tiga tahun terakhir.

​Krisis ini adalah alarm keras bagi Pemda. Publik kini menunggu, apakah pemerintah akan terus menutup mata atau segera mengambil langkah nyata demi menyelamatkan warga Desa Sidopo dari jerat krisis air dan ketidakadilan administratif.

​Disclaimer: Berita ini disusun berdasarkan laporan dan pernyataan dari LSM Kalesang Anak Negeri (KANe) Maluku Utara dan tokoh masyarakat Desa Sidopo. Redaksi memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak Pemerintah Desa Sidopo maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Syafridhani Sabirin

Activity:
•Reporter •Advocate (Kandidat Notaris PPAT) •Konsultan Pendidikan Nawala Education (Overseas Study Advisor – Nawala Education)  •Lecturer

Experience:
•Reporter & News Anchor TVRI •Medical Reps. Eisai Indonesia •HRD Metro Selular Nusantara

***

“Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu.” – John Ruskin