Solok, Sumatera Barat[DESA MERDEKA] – Di tengah ancaman krisis pangan akibat gangguan infrastruktur, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menunjukkan bahwa solusi tercepat bencana bukan sekadar anggaran, melainkan semangat gotong royong. Pada Sabtu (17/1/2026), Gubernur Mahyeldi memimpin langsung pembersihan sedimen lumpur di saluran irigasi Banda Gadang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, pascabencana banjir dan longsor akhir tahun lalu.
Pembersihan ini menjadi sangat krusial karena menyangkut nasib 5.500 hektare sawah yang tersebar di lima nagari, yaitu Nagari Kotogaek Guguak, Kotogadang Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Talang, dan Cupak. Pasokan air yang terhenti sejak November 2025 sempat melumpuhkan aktivitas pertanian yang merupakan urat nadi ekonomi masyarakat setempat.
Strategi Penanganan: Dari Goro hingga Anggaran Permanen
Mahyeldi menekankan bahwa aksi turun ke lapangan ini adalah langkah darurat agar air bisa segera mengalir. Namun, untuk solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan dana sebesar Rp2 miliar melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
“Tahun ini kita pastikan penanganan permanen dengan anggaran 2 miliar rupiah. Selain itu, untuk perbaikan hulu irigasi atau ‘Kapalo Banda’, kami sudah berkoordinasi dengan Bank Nagari melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR),” ujar Mahyeldi di sela-sela kegiatannya bersama Bupati dan masyarakat.
Efek Domino bagi Ekonomi Petani
Wakil Bupati Solok, H. Candra, memberikan apresiasi atas gerak cepat Pemprov Sumbar. Menurutnya, pemulihan irigasi Banda Gadang bukan hanya soal teknis pengairan, melainkan menjaga stabilitas ekonomi ribuan keluarga petani di Kabupaten Solok.
Senada dengan hal tersebut, warga setempat merasa tenang dengan kehadiran langsung pucuk pimpinan daerah. “Kami tenang karena ada kejelasan. Meskipun perbaikan permanen butuh waktu, aksi gotong royong hari ini membuktikan pemerintah hadir di tengah kami,” ungkap Didi (43), salah satu petani terdampak.
Kerusakan irigasi ini sebelumnya disebabkan oleh longsoran tanah dan pohon tumbang yang menyumbat aliran utama. Dengan kolaborasi antara dinas terkait seperti BMCKTR, PSDA, hingga pihak perbankan, normalisasi irigasi ini diharapkan selesai dalam waktu dekat guna menjamin kedaulatan pangan di wilayah Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.