Sinergi Mahyeldi dan Wali Kota Solok Dongkrak Ekonomi Daerah

Perbesar

Solok, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, bergerak cepat merespons perlambatan ekonomi daerah yang kini berada di angka 3,37 persen. Melalui rapat koordinasi di Rumah Dinas Wali Kota Solok, Sabtu (28/2/2026), Pemprov Sumbar dan Pemko Solok sepakat menyelaraskan program strategis guna memastikan pembangunan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga responsif terhadap mitigasi bencana.

Fokus utama dalam pertemuan ini adalah optimalisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD). Gubernur Mahyeldi membawa kabar baik mengenai rencana pengembalian pemotongan TKD yang akan dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur dan rehabilitasi pascabencana. Langkah ini dinilai sebagai momentum krusial untuk memacu kembali roda perekonomian di tingkat akar rumput.

Mitigasi Bencana Jadi Syarat Mutlak Pembangunan
Selain isu ekonomi, Mahyeldi menegaskan bahwa setiap perencanaan fisik di Sumatera Barat wajib berorientasi pada aspek keamanan bencana. Mengingat tingkat kerawanan geografis Sumbar yang tinggi, pembangunan infrastruktur tidak boleh sekadar megah, namun harus memiliki ketahanan terhadap potensi risiko alam agar manfaatnya bagi masyarakat bersifat jangka panjang.

“Kita harus semakin kompak. Pengembalian TKD nanti harus kita manfaatkan untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan yang benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan,” tegas Mahyeldi di hadapan jajaran pimpinan daerah.

Solok Siap Percepat Realisasi Infrastruktur
Wali Kota Solok, Ramadhani, menyambut optimis sinergi ini. Hingga akhir Februari, realisasi Dana TKD yang masuk ke Kota Solok baru menyentuh angka 40 persen. Dengan dukungan penuh dari Pemprov Sumbar, Pemko Solok yakin mampu mempercepat proyek-proyek mangkrak dan melanjutkan penguatan sektor infrastruktur kota yang sempat terkendala efisiensi anggaran.

Koordinasi ini menandai komitmen kedua belah pihak untuk meninggalkan ego sektoral. Penyelarasan kebijakan antara provinsi dan kota kini menjadi harga mati agar pembangunan di Sumatera Barat berjalan terukur, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.