Tulungagung, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Di tengah kabar kurang sedap mengenai penurunan alokasi Dana Desa secara nasional, warga Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, justru menunjukkan perlawanan kreatif. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang digelar Selasa (13/1/2026), mereka membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk merancang masa depan yang progresif.
Pertemuan di Balai Desa Sambijajar ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sebuah “ruang sidang rakyat” untuk menentukan wajah desa pada tahun anggaran 2027. Dari urusan infrastruktur jalan tani hingga strategi ketahanan pangan, semua dibedah dengan satu semangat: efisiensi tanpa mengorbankan kualitas hidup.
Prioritas di Atas “Lapar Mata”
Kepala Desa Sambijajar, Suhardi, memberikan peringatan keras namun bijak kepada para peserta musyawarah. Ia meminta warga untuk tidak “lapar mata” atau terjebak dalam keinginan membangun segala hal tanpa perhitungan matang. Menurutnya, dengan anggaran yang terbatas, strategi “skala prioritas” adalah harga mati.
“Kita harus bijak. Tidak semua bisa dibangun dalam satu waktu. Fokus kita adalah memastikan program yang terpilih memberikan dampak ledakan bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Suhardi.
Fakta Pahit Penurunan Dana Desa
Kasi PMD Kecamatan Sumbergempol, Sri Wahyuni, SE., M.Si, yang hadir dalam acara tersebut membawa data yang cukup mengejutkan. Ia memaparkan bahwa secara nasional, terjadi penurunan Dana Desa (DD). Sebagai gambaran, ia mencontohkan Desa Junjung yang tahun ini hanya menerima sekitar Rp340 juta. Kondisi serupa membayangi desa-desa lain, termasuk Sambijajar.
Sebagai langkah taktis, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa desa diminta menitipkan harapan melalui tiga usulan prioritas untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten. Usulan ini nantinya akan diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Harapan kami, tiga usulan strategis ini benar-benar terealisasi di tingkat kabupaten. Dengan dana mandiri yang ada, desa harus memanfaatkannya secara maksimal agar Sambijajar tetap bergerak maju meski tantangan finansial mengadang,” jelas perempuan yang akrab disapa Yuni tersebut.
Demokrasi yang Hidup
Musrenbangdes ini dihadiri oleh lintas sektoral, mulai dari perangkat desa, BPD, LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga kelompok perempuan dan pemuda. Kehadiran unsur perempuan dan pemuda memastikan bahwa kebijakan desa di masa depan tidak hanya berpihak pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan manusia.
Sambijajar menunjukkan bahwa di tahun 2026 ini, transparansi dan partisipasi publik adalah modal utama bagi desa untuk bertahan dan berkembang di tengah fluktuasi kebijakan fiskal nasional. (Liu)
jurnalis yang berusaha menjaga Marwah
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.