Pembangunan Jalan Desa Wisata Dongkrak Ekonomi Indonesia Timur

Perbesar

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Bupati Manggarai Timur Agas Andreas di Kantor Kementerian PDT dan Transmigrasi Senin (11/09/23). Turut mendampingi Plt Dirjen PPDT Rafdinal, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Muh Fachri, Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan desa dan Perdesaan Dewi Yuliani. Dok. Sigit Purwanto /Humas Kemendes

Jakarta [DESA MERDEKA] – Akses jalan yang buruk sering kali menjadi tembok penghalang bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi di pelosok daerah. Menyadari hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong pemerintah daerah untuk bergerak cepat memetakan kebutuhan infrastruktur transportasi di wilayahnya.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, menegaskan bahwa ketersediaan jalur transportasi yang layak merupakan kunci utama untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata buatan maupun alam di pedesaan. Ketika jalur transportasi terbuka lebar, peluang usaha bagi warga lokal otomatis akan ikut bergeliat.

“Infrastruktur jalan itu banyak, cuma sering kali kita tidak tahu lokasinya secara pasti. Jadi, pemerintah daerah harus tahu betul di mana titik-titik jalan yang krusial tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim ini saat menerima kunjungan Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, di Jakarta.

Bagi masyarakat di luar perkotaan, jalur transportasi bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan urat nadi perekonomian yang memiliki dampak domino terhadap pertumbuhan nasional. Selain menyokong sektor pelesiran, jalur yang mulus mempermudah para petani mengangkut hasil bumi ke pasar dengan biaya lebih murah dan waktu lebih singkat. Di sisi lain, mobilitas warga untuk mendapatkan layanan pendidikan serta fasilitas kesehatan menjadi jauh lebih adaptif.

Gus Halim secara khusus meminta Bupati Manggarai Timur menyusun peta digital dan gambar teknis yang detail mengenai kebutuhan jalur transportasi di wilayahnya. Data konkret ini nantinya akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui kesepakatan lintas kementerian yang sudah berjalan.

Langkah taktis ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJM 2020-2024 untuk memperkecil kesenjangan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua. Strategi yang diterapkan dirancang secara mikro dengan menyesuaikan karakter budaya serta tantangan geografis masing-masing daerah.

“Indonesia Timur saat ini menjadi prioritas utama kami. Boleh dibilang, seluruh perhatian kami sedang terfokus untuk memajukan pembangunan di sana,” kata Gus Halim.

Dalam agenda diskusi tersebut, Gus Halim didampingi oleh jajaran pejabat teras Kemendes PDTT, di antaranya Plt. Dirjen PPDT Rafdinal, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa Moh Fachri, serta Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa Dewi Yuliani.