Jember, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Kabupaten Jember tidak lagi sekadar bermimpi memiliki destinasi kelas dunia. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Pemkab Jember resmi menetapkan 10 Desa Wisata Prioritas dalam pertemuan strategis di Aula Pemkab Jember, Kamis (20/2/2025). Langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya “keroyokan” lintas dinas untuk menyulap potensi lokal menjadi mesin ekonomi baru.
Strategi yang diambil tergolong out of the box. Alih-alih hanya mengandalkan Disparbud, pengembangan ini melibatkan kolaborasi ketat antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Diskominfo, hingga pendamping desa (TPP P3MD). Tujuannya jelas: membangun ekosistem wisata dari hulu ke hilir.
Kebutuhan Dasar: Bukan Hanya Foto Instagramable
Dalam sesi diskusi, perwakilan Pokdarwis Desa Sidomulyo, Dwi Ayuningtyas, melontarkan kritik membangun. Menurutnya, desa wisata seringkali terjebak pada keindahan visual tanpa kesiapan kapasitas manusia dan infrastruktur dasar.
“Wisatawan butuh kenyamanan, bukan cuma tempat foto. Fasilitas seperti toilet layak, area parkir, dan papan informasi yang jelas adalah harga mati. Selain itu, SDM pengelola harus lebih profesional dalam melayani tamu,” tegas Dwi.
Merespons hal itu, Kabid Pariwisata Disparbud Jember, Deta Irama, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun tangan membantu 10 desa prioritas ini sesuai kapasitas masing-masing agar dampak positifnya benar-benar dirasakan warga.
Legalitas BUMDes dan Dukungan Dana Desa
DPMD Jember memberikan catatan penting terkait keberlanjutan bisnis wisata. Agar pengelolaan lebih profesional, desa didorong mengelola wisatanya melalui BUMDes yang berbadan hukum. Legalitas ini menjadi syarat mutlak agar BUMDes bisa lebih lincah menjalin kerja sama bisnis dan mengelola aset desa secara efektif.
Sementara itu, Ketua TPP P3MD Jember memberikan lampu hijau terkait anggaran. “Pemanfaatan Dana Desa untuk pariwisata sangat diperbolehkan dan justru didorong, asalkan sesuai aturan. Ini adalah modal awal untuk pembangunan inklusif,” ujarnya.
Promosi Berbasis Data Digital
Sisi pemasaran juga mendapat perombakan. Diskominfo Jember berencana mengoptimalkan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan membuat galeri wisata digital. Namun, desa wisata diwajibkan tertib administrasi digital dengan melengkapi data di PPID Desa. Tanpa data yang valid, promosi pemerintah daerah tidak akan maksimal menjangkau calon wisatawan.
Penetapan 10 desa wisata prioritas ini diharapkan menjadi pemicu bagi desa-desa lain di Jember untuk mulai berbenah secara mandiri dan profesional, menciptakan persaingan yang sehat di sektor pariwisata berbasis masyarakat.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.