Menu

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

DESA · 4 Mar 2025 22:03 WIB ·

Gaji Tertunda, Pelayanan Desa Terancam, Ramadhan di Halmahera Selatan Jadi Sorotan


					Gaji Tertunda, Pelayanan Desa Terancam, Ramadhan di Halmahera Selatan Jadi Sorotan Perbesar

Labuha, Halmahera Selatan [DESA MERDEKA] — Menjelang bulan suci Ramadhan, ratusan perangkat desa di Kabupaten Halmahera Selatan menghadapi tantangan serius. Sebanyak 249 kepala desa dan perangkat desa di wilayah tersebut belum menerima penghasilan tetap (Siltap) untuk periode Januari hingga Februari 2025. Keterlambatan pembayaran gaji ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan perangkat desa, tetapi juga mengganggu kelancaran operasional dan pelayanan di tingkat desa.

Para kepala desa dan perangkat desa mengeluhkan bahwa keterlambatan ini juga berdampak pada pencairan tahap pertama anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2025. Padahal, anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan desa, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadhan.
“Kami sudah memasuki hari keempat bulan Ramadhan, tetapi gaji kami untuk Januari dan Februari belum juga cair,” ungkap seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya. “Keterlambatan ini sangat mengganggu, terutama di bulan suci ini.”

Mereka membandingkan situasi saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana proses pencairan gaji dan anggaran dana desa berjalan lebih lancar. “Biasanya, pada awal tahun, gaji sudah cair. Namun, tahun ini sangat lambat. Kami tidak tahu apa penyebabnya,” tambah kepala desa tersebut.

Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan perangkat desa. Mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di bulan Ramadhan. Selain itu, keterlambatan ini juga berdampak pada operasional desa. “Kami terpaksa menggunakan dana pribadi untuk biaya operasional. Jika terus berlanjut, kami khawatir pelayanan kepada masyarakat akan terganggu,” ujar seorang perangkat desa.

Para kepala desa dan perangkat desa berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Mereka meminta agar proses pencairan gaji dan anggaran dana desa dipercepat agar operasional desa dapat berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, terutama di bulan Ramadhan.

Seperti yang lazim dilakukan oleh para Kades di Kabupaten Halmahera Selatan, untuk menanggulangi biaya perjalanan ke ibukota Kabupaten yang cukup jauh, mereka mau tak mau harus meminjam uang dengan bunga. Molornya pencarian gaji mereka berdampak pada bunga pinjaman yang menumpuk.

Disclaimer:
Berita ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber yang dapat dipercaya. Namun, keakuratan dan kebenaran informasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab narasumber. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terbaru kepada pembaca.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 70 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Ngadipiro Kepung Masalah Stunting Hingga Rumah Sehat

16 Juli 2026 - 15:27 WIB

Asa Ketahanan Pangan dari Revitalisasi Embung Lowokjati

16 Juli 2026 - 14:27 WIB

Revitalisasi Embung Lowokjati

Desa Wisata Guranjhil Gandeng PNP Garap Promosi Bilingual

15 Juli 2026 - 13:42 WIB

Sertifikat Wakaf Gratis dan Efisiensi Dana Desa Pakubalaho

14 Juli 2026 - 12:50 WIB

KSP Tegaskan BPD Kawal Asta Cita Presiden Prabowo

13 Juli 2026 - 17:00 WIB

Batu Lohe Kepung Pernikahan Dini dan Selamatkan Kakao

13 Juli 2026 - 12:52 WIB

Trending di DESA