Dana Desa Tebo Anjlok Jadi Rp97 Miliar di 2026

Perbesar

Tebo, Jambi [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menghadapi tantangan besar setelah dikonfirmasi bahwa alokasi Dana Desa (DD) yang akan diterima pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan menurun tajam. Penurunan ini merupakan imbas langsung dari kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tebo, Abdul Malik, membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, alokasi DD untuk Tebo tahun depan diprediksi hanya mencapai sekitar Rp97 miliar. Angka ini merupakan penurunan signifikan, mengingat alokasi Dana Desa pada tahun 2025 masih menyentuh angka Rp113 miliar.

“Informasinya, Dana Desa tahun 2026 menurun jauh, menjadi sekitar Rp97 miliar,” ujar Malik saat dikonfirmasi JambiPrima.com, Jumat (24/10/2025).

Penurunan pagu ini akan berdampak langsung pada 122 desa di Kabupaten Tebo. Malik memperkirakan tidak akan ada lagi desa yang menerima alokasi DD hingga mendekati Rp1 miliar. Sebaliknya, rata-rata setiap desa diprediksi hanya akan menerima Dana Desa di kisaran Rp300 juta hingga Rp400 juta saja.

“DD untuk tahun 2026 kemungkinan tidak ada lagi yang di atas satu miliar per desa. Rata-rata berada di kisaran tiga ratus sampai empat ratus jutaan,” terangnya, menyoroti tantangan fiskal yang akan dihadapi pemerintahan desa.

Menyikapi keterbatasan anggaran ini, Dinas PMD Tebo berkomitmen untuk mendorong seluruh pemerintah desa agar segera menyusun perencanaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Meskipun terjadi rasionalisasi, prioritas program desa harus tetap dipertahankan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan desa.

Abdul Malik mengingatkan para kepala desa dan perangkatnya untuk tetap kreatif dan inovatif dalam mengelola dana yang terbatas. Ia menekankan bahwa esensi pembangunan desa tidak terletak pada besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana manfaat dana yang ada dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tantangan ini sekaligus memaksa desa-desa untuk mencari sumber pendapatan alternatif dan mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak luar.