Bojonegoro, Jawa Timur[DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali membuktikan diri sebagai daerah dengan dukungan finansial desa terkuat di Jawa Timur. Melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), triliunan rupiah telah digelontorkan sejak 2019 hingga 2025 ke 419 desa. Namun, di balik angka fantastis tersebut, muncul sebuah ironi: besarnya anggaran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat terhadap kualitas fisik bangunan.
Pada tahun anggaran 2025 saja, APBD Bojonegoro mengalokasikan Rp1,6 triliun untuk pembangunan fisik di desa-desa. Meski prosesnya dirancang sangat detail—mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Tim Pelaksana (Timlak), hingga asistensi dinas teknis dan konsultan—fakta di lapangan sering kali berbicara lain.
Antara Anggaran Fantastis dan Dominasi Lokal
Sudut pandang kritis muncul dari warga yang menilai hasil pengerjaan infrastruktur BKKD masih belum memenuhi standar mutu yang memuaskan. Keluhan ini diduga berakar pada lemahnya pengawasan independen. Dalam banyak kasus, pelaksanaan proyek cenderung didominasi atau diawasi langsung oleh kepala desa tanpa keterlibatan tenaga ahli yang ketat. Akibatnya, durabilitas infrastruktur sering kali dipertanyakan meski menelan biaya miliaran rupiah.
Menanggapi fenomena ini, Pemkab Bojonegoro kini mengandalkan Tim Mitigasi khusus. Tim ini bertugas mengawal dan mengawasi jalannya proyek secara bijak. Harapannya, “banjir” uang di desa tidak hanya menjadi proyek musiman, tetapi memberikan dampak positif yang bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat luas.
Rencana BKKD 2026: Fokus Wilayah Kecamatan Kapas
Memasuki tahun anggaran 2026, Pemkab Bojonegoro telah mengunci komitmen keberlanjutan BKKD. Sebagai contoh, di Kecamatan Kapas, tercatat 21 desa yang akan menerima guyuran dana dengan beragam peruntukan, mulai dari jalan, jembatan, hingga sarana olahraga.
Beberapa proyek mercusuar di Kecamatan Kapas tahun 2026 meliputi:
- Pembangunan Jembatan: Desa Kapas (Rp6,87 miliar), Desa Ngampel (Rp3,43 miliar), Desa Sambiroto (Rp3,41 miliar), dan lanjutan jembatan di Desa Semenpinggir (Rp3,03 miliar).
- Sarana Olahraga & Lapangan: Desa Tikusan mendapat alokasi Rp1 miliar, sementara Desa Bakalan, Klampok, dan Sukowati masing-masing Rp500 juta.
- Infrastruktur Jalan: Tersebar di desa-desa seperti Bangilan, Bendo, Bogo, Mojodeso, hingga Tanjungharjo dengan rata-rata anggaran Rp300 juta hingga Rp380 juta per desa.
Penetapan penerima BKKD 2026 ini telah sah secara hukum melalui nota kesepakatan bersama antara Pemkab dan DPRD Bojonegoro yang ditandatangani pada 24 Oktober 2025. Kini, tantangan besar ada di pundak pemerintah desa dan Tim Mitigasi: mampukah anggaran tahun 2026 ini melahirkan infrastruktur yang lebih kokoh dan tidak lagi menuai kritik warga?
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.