Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Antrean panjang di SPBU bukan sekadar pemandangan melelahkan, melainkan alarm bahaya bagi stabilitas ekonomi masyarakat. Di Sumatera Barat, kondisi ini memuncak hingga memaksa Gubernur Mahyeldi Ansharullah turun tangan memimpin rapat koordinasi pengendalian distribusi BBM di Auditorium Gubernuran, Padang, pada Kamis (4/6/2026). Masalah ini telah merambah ke sektor pertanian dan logistik desa yang sangat bergantung pada akses energi murah.
Secara geografis, wilayah Sumatera Barat yang membentang dari pesisir hingga pegunungan memiliki tantangan distribusi energi yang tidak mudah. Namun, kelangkaan solar dan pertalite ternyata bukan sekadar masalah kuota. Hasil pendalaman menunjukkan adanya penyalahgunaan distribusi untuk tambang ilegal. Modus operandi pelaku pun kian beragam, mulai dari kendaraan tua yang dimodifikasi, tangki diperbesar, hingga penggunaan barcode palsu yang merugikan negara dan masyarakat luas.
Untuk memutus rantai ini, Gubernur Mahyeldi mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026. Seluruh bupati dan wali kota di Sumbar kini diwajibkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan di wilayah masing-masing. “Pengawasan harus diperkuat agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” tegas Mahyeldi. Langkah ini menjadi krusial mengingat kuota nasional solar dan pertalite tahun 2026 yang mengalami penurunan, menuntut efisiensi distribusi di lapangan.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Herianto, menambahkan bahwa kolaborasi digitalisasi sistem distribusi dan inspeksi mendadak akan terus digencarkan bersama Polda Sumbar serta Pertamina. Pengusaha SPBU pun kini terikat pakta integritas untuk memastikan transparansi. Bagi masyarakat, terutama warga desa yang mengandalkan solar untuk mesin pertanian atau alat tangkap nelayan, kebijakan ini adalah napas lega agar produktivitas mereka tetap terjaga.
Dengan komitmen bersama ini, Pemerintah Provinsi Sumbar berharap distribusi energi dapat kembali tertib. Di era di mana setiap tetes bahan bakar berharga, pengawasan yang tegas adalah bentuk perlindungan negara bagi rakyat kecil yang paling terdampak oleh kelangkaan. Distribusi yang tepat sasaran bukan hanya tentang angka di atas kertas, tetapi soal menjaga roda ekonomi desa tetap berputar tanpa hambatan antrean panjang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.