Bojonegoro, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Sebuah anomali anggaran tengah menghantam stabilitas birokrasi tingkat desa di Kabupaten Bojonegoro. Desa Napis, wilayah terluas di Kecamatan Tambakrejo, justru mengalami pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sangat drastis tahun ini. Kabar buruknya, sisa anggaran yang ada diperkirakan hanya mampu membayar penghasilan tetap (siltap) perangkat desa selama delapan bulan saja.
Kepala Desa Napis, Mulyono, mengungkapkan bahwa tahun ini desanya hanya menerima alokasi sekitar Rp1,1 miliar. Angka ini terjun bebas dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,5 miliar. Defisit sebesar Rp400 juta tersebut menjadi pukulan telak, mengingat Desa Napis memiliki jumlah perangkat desa yang banyak sebanding dengan luas wilayahnya.
“Sangat berdampak. Dana yang ada sekarang cuma cukup untuk membayar gaji perangkat selama delapan bulan,” ujar Mulyono dengan nada prihatin.
Pelayanan Tetap Jalan Meski “Dapur” Terancam
Meskipun dihantui krisis penggajian, Pemdes Napis mengeklaim tidak akan mengorbankan kepentingan warga. Pelayanan publik dipastikan tetap berjalan maksimal. Namun, secara psikologis dan manajerial, kondisi ini menciptakan beban berat bagi para aparatur desa yang harus bekerja penuh waktu dengan kepastian upah yang menggantung di akhir tahun.
Camat Tambakrejo, Kasmari, membenarkan bahwa Desa Napis adalah penerima ADD tertinggi di wilayahnya dengan total alokasi kecamatan mencapai Rp14,7 miliar. Namun, predikat “tertinggi” itu menjadi tidak berarti ketika beban kerja dan jumlah personel yang harus dibayar tidak sebanding dengan pagu anggaran yang telah disunat oleh Pemerintah Kabupaten.
PKDI Bojonegoro Siapkan Perlawanan
Keresahan ini tidak hanya berhenti di level desa. Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Bojonegoro kini tengah merapatkan barisan. Mereka berencana menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mempertanyakan dasar kebijakan “pengeprasan” ADD tersebut.
Langkah diplomasi ini diambil guna mencari solusi atas kekurangan siltap agar tidak terjadi gagal bayar di sisa empat bulan terakhir tahun anggaran. Jika tidak ada intervensi, dikhawatirkan semangat kerja aparatur desa akan merosot yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembangunan di tingkat akar rumput.
Krisis di Desa Napis ini menjadi sinyal peringatan bagi kebijakan fiskal daerah agar lebih presisi dalam menghitung kebutuhan operasional desa, terutama desa-desa dengan beban geografis dan personel yang besar.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.