Samarinda, Kalimantan Timur [DESA MERDEKA] – Program internet desa gratis yang dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini dibayangi aksi percobaan penipuan. Sejumlah Kepala Desa melaporkan adanya tagihan siluman dari pihak yang mengaku sebagai penyedia layanan internet (provider), padahal seluruh biaya operasional telah ditanggung penuh oleh negara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, memberikan instruksi keras kepada seluruh aparat desa untuk mengabaikan segala bentuk permintaan uang. Program ini dirancang tanpa pungutan sepeser pun guna mempercepat digitalisasi di wilayah pelosok.
“Jika ada pihak yang menagih biaya internet desa, jangan dilayani. Program ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah provinsi, tidak ada pungutan untuk desa,” tegas Faisal.
Modus Tagihan Siluman di Pelosok
Laporan yang masuk ke Diskominfo Kaltim mengungkap modus oknum yang mendatangi atau menghubungi pihak desa secara langsung. Mereka mengatasnamakan perwakilan provider resmi dan meminta pembayaran bulanan dengan dalih biaya langganan.
Meski laporan yang masuk saat ini masih terbatas, potensi kebingungan di tingkat desa sangat besar. Tanpa koordinasi yang kuat, dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan bisa saja bocor ke kantong oknum tak bertanggung jawab akibat ketidaktahuan.
Mekanisme Resmi Tanpa Transaksi Tunai
Program internet gratis ini menggunakan mekanisme kontrak langsung antara Pemprov Kaltim dengan penyedia jasa melalui anggaran APBD. Oleh karena itu, hubungan administratif keuangan hanya terjadi di tingkat provinsi, bukan di balai desa.
Aparat desa diharapkan bertindak sebagai pengawas kualitas layanan, bukan sebagai juru bayar. Faisal mengingatkan bahwa jika terjadi kendala teknis, desa cukup melapor melalui jalur resmi yang telah disediakan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan maupun langganan.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.