Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat mulai melirik potensi ekonomi besar di balik kemudi ojek online (ojol). Dalam agenda reses bersama komunitas Tim Rajawali Sutomo (TRS) dan URC DOOS di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar, Sabtu (7/2/2026), terungkap sebuah peluang baru: anggaran sebesar Rp1,5 miliar telah disiapkan untuk pelatihan UMKM bagi masyarakat, termasuk para pengemudi ojol.
Langkah ini diambil untuk menjawab keresahan para pengemudi ojol mengenai jaminan masa depan. Ketua DPRD Sumbar menekankan bahwa menjadi pengemudi ojol adalah pekerjaan mulia yang mengandalkan fisik, namun mempersiapkan skill cadangan untuk masa depan adalah sebuah keharusan.
“Anggarannya sudah ada, sekitar Rp1,5 miliar. Pelatihan ini bukan sekadar mengubah skill, tapi merombak mindset (pola pikir). Kita ingin pengemudi ojol memiliki kemampuan mandiri agar bisa berkembang lebih jauh,” ujar Ketua DPRD di hadapan puluhan pengemudi.
Bukan Sekadar Bansos, Tapi Bekal Bertahan Hidup
Sudut pandang menarik muncul saat Ketua DPRD menjelaskan bahwa sukses di jalanan harus dibarengi dengan bimbingan atau mentor. Pelatihan UMKM yang direncanakan pada April atau Mei 2026 mendatang ini akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik peserta, sehingga hasilnya tidak sia-sia.
Para pengemudi ojol yang hadir menyuarakan dua aspirasi utama. Pertama, tuntutan atas aturan teknis yang adil agar penghasilan mereka lebih sebanding dengan kerja keras di lapangan. Kedua, permintaan bekal keterampilan (skill) jangka panjang agar mereka memiliki opsi profesi lain saat fisik tak lagi prima.
“Saya minta aturan-aturannya disusun lengkap untuk di-follow up ke gubernur atau wali kota. Kita ingin aturan yang adil bagi ojol,” tegas Ketua DPRD merespons keluhan tarif dan kebijakan.
Edukasi Politik: Bagaimana Uang Rakyat Mengalir?
Selain membahas pemberdayaan, pertemuan ini menjadi sarana edukasi politik. Ketua DPRD memaparkan mekanisme APBD yang sering dianggap rumit oleh masyarakat awam. Ia menjelaskan bahwa anggaran daerah tidak jatuh dari langit, melainkan melalui proses panjang dari musyawarah tingkat RT hingga provinsi.
“Otoritas anggaran ada di tangan eksekutif, tapi tidak bisa dibelanjakan tanpa persetujuan DPRD. Ini fungsi pengawasan kami untuk memastikan uang rakyat kembali ke rakyat, termasuk melalui pelatihan UMKM ini,” jelasnya.
Menutup dialog, ia berpesan agar para pejuang aspal tetap menjaga keselamatan dan integritas dalam melayani masyarakat. Kepercayaan pelanggan dinilai sebagai kunci utama kelancaran rezeki di dunia digital saat ini.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.