Menu

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

DESA · 14 Jan 2026 16:23 WIB ·

Wonoroto Buktikan Transparansi Anggaran Bukan Sekadar Formalitas Tahunan


					Wonoroto Buktikan Transparansi Anggaran Bukan Sekadar Formalitas Tahunan Perbesar

Purworejo, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] Di tengah tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi, Desa Wonoroto di Kecamatan Purworejo mengambil langkah progresif dengan menggelar “maraton” musyawarah dalam satu hari. Forum ini tidak hanya melaporkan ke mana perginya uang rakyat pada 2025, tetapi juga mengunci siapa saja yang layak menerima bantuan di tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Wonoroto pada Rabu (14/1/2026) ini dihadiri langsung oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Purworejo, Siti Napsiyah, S.E. Fokus utamanya adalah Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Realisasi APBDes 2025 serta penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa untuk periode 2026.

Audit Publik: Membedah Realisasi 2025 dan Konsultasi 2026
Sudut pandang menarik dari Musdes kali ini adalah adanya ruang konsultasi publik untuk APBDes 2026. Ini membuktikan bahwa perencanaan pembangunan di Wonoroto tidak lagi bersifat “top-down”, melainkan hasil serapan aspirasi warga sebelum angka-angka anggaran dikunci.

Siti Napsiyah menekankan bahwa transparansi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah desa kepada warganya. “Musdes ini adalah forum strategis. Di sini masyarakat bisa melihat langsung hasil pembangunan 2025 dan ikut menentukan arah kebijakan untuk 2026,” ujarnya.

Validasi BLT DD: Menghindari Salah Sasaran
Agenda krusial lainnya adalah penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2026. Dalam forum yang dihadiri BPD, tokoh masyarakat, dan pendamping desa ini, dilakukan verifikasi faktual agar bantuan tidak jatuh ke tangan yang salah.

Pemerintah kecamatan mendorong agar penetapan KPM dilakukan secara objektif. Tujuannya jelas: memastikan jaring pengaman sosial ini benar-benar menyentuh masyarakat yang berada di garis kemiskinan ekstrem atau mereka yang secara regulasi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

Sinergi untuk Kesejahteraan Wonoroto
Musdes ini ditutup dengan kesepakatan sinergi antara tiga pilar: pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah kecamatan. Dengan tata kelola yang partisipatif dan akuntabel, Desa Wonoroto optimistis pembangunan tahun depan akan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.

Transparansi radikal yang ditunjukkan melalui pelaporan terbuka ini diharapkan menjadi standar bagi desa-desa lain di Kecamatan Purworejo dalam mengelola dana negara demi kepentingan rakyat.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 44 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Sawah, Sejarah, dan Siasat Watugede Mandiri Tanpa Subsidi

23 Juli 2026 - 08:14 WIB

Rahasia Sukses Desa Banjararum: Administrasi Tertib, Ekonomi Melejit

22 Juli 2026 - 07:45 WIB

Bukan Proyek Fisik, Toyomarto Alokasikan Dana Desa Berbasis Bukti

20 Juli 2026 - 21:35 WIB

Aparatur Baru Sumber Jaya Pacu Akselerasi Pembangunan Desa

20 Juli 2026 - 20:03 WIB

Tiga BUMDesa Sragen Raih Penghargaan Samsat Budiman

20 Juli 2026 - 14:18 WIB

Penyerahan Piagam Penghargaan Transaksi Samsat Budiman dan Pemenang Hadiah Pajak Kendaraan

Ngadipiro Kepung Masalah Stunting Hingga Rumah Sehat

16 Juli 2026 - 15:27 WIB

Trending di DESA