Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Di balik dinding megah Istana Gubernuran Sumatera Barat, pertengahan Agustus 2026 ini riuh oleh obrolan optimis. Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) datang membawa kabar baik: posisi Sumbar kokoh di peringkat kedua nasional, menjadi magnet bagi wisatawan muslim global, terutama dari negeri jiran, Malaysia.
Namun, mari berkendara beberapa puluh kilometer keluar dari pusat Kota Padang atau Bukittinggi. Masuklah ke jalan-jalan sempit nagari (desa) yang menjadi jantung pariwisata berbasis komunitas. Di sana, suasananya senyap. Riuh rendah angka statistik kehebatan pariwisata halal Sumbar seolah menguap begitu menyentuh tanah pedesaan.
Bagi ratusan pelaku UMKM di tingkat nagari, istilah “Halal Tourism” atau “Rantai Nilai Halal” terdengar seperti mantra elit dari kota yang tidak kunjung mengubah nasib isi dompet mereka.
Menghitung Perputaran Uang yang Macet di Tengah Jalan
Secara teori ekonomi, pariwisata ramah muslim adalah industri yang luar biasa seksi. Data pariwisata menunjukkan bahwa turis muslim mancanegara yang datang ke Sumbar adalah tipe pelancong yang royal. Sebanyak 74 persen dari mereka rela menghabiskan lebih dari 60 persen anggaran liburannya langsung untuk sektor kuliner, oleh-oleh, dan produk UMKM lokal.
Para ahli ekonomi juga menghitung bahwa sektor kuliner ramah muslim memiliki angka efek pengganda (Multiplier Effect) yang tinggi, berkisar antara 1,5 hingga 1,8. Artinya, setiap uang Rp100.000 yang dibelanjakan turis untuk sebungkus keripik sanjai atau sepiring rendang, seharusnya bisa menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp180.000 bagi petani cabai, peternak sapi, dan buruh cuci di nagari asal bahan baku tersebut.
Namun, mengapa efek domino ini tidak kunjung terasa di akar rumput?
Jawabannya ada pada rantai pasok (supply chain) yang patah. Evaluasi terbaru dari Tim Ahli IMTI 2026 membongkar fakta bahwa digitalisasi rantai pasok kuliner di Sumbar masih sangat lemah. Hotel-hotel berbintang dan restoran besar di perkotaan memang menyajikan makanan halal, tetapi mereka membelinya dari distributor besar berskala nasional, bukan dari petani atau peternak lokal di nagari pariwisata.
Potensi miliaran rupiah dari piring makan turis akhirnya kembali terbang ke luar daerah, menyisakan remah-remah bagi warga lokal.
Tembok Tinggi Bernama Sertifikasi
Kesenjangan ini semakin diperparah oleh jomplangnya kesiapan legalitas usaha antara kota dan desa.
Berdasarkan data pemetaan lapangan, diperkirakan kurang dari 15 persen UMKM skala mikro di tingkat nagari yang benar-benar memiliki sertifikasi halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Bagi pemilik kedai nasi kecil atau perajin cinderamata di pelosok desa, mengurus sertifikasi halal, mengikuti pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha), hingga melakukan standarisasi higienis masih dianggap sebagai proses birokrasi yang membingungkan dan memakan biaya.
“Bagaimana kami mau memikirkan stiker halal, untuk membeli modal bahan baku besok saja kami harus memutar otak,” keluh seorang pedagang makanan ringan di salah satu kawasan desa wisata.
Akibatnya terjadi diskriminasi pasar yang tidak disengaja. Di satu sisi, pemerintah daerah gencar meminta hotel dan restoran memajang sertifikasi halal secara jelas. Di sisi lain, aturan ini justru menjadi dinding pembatas tidak kasat mata yang menyingkirkan UMKM nagari dari ekosistem pariwisata, karena mereka belum sanggup memenuhi standar formal tersebut.
Mengubah Paradigma: Menempatkan Nagari Sebagai Subjek
Sumatera Barat sebenarnya tidak kekurangan modal. Ranah Minang memiliki jaringan Desa Wisata yang sangat masif di Indonesia, dengan daya tarik homestay berbasis rumah penduduk dan kearifan lokal adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Studi kasus di beberapa nagari yang sudah mandiri menunjukkan bahwa ketika prinsip ramah muslim dikelola langsung oleh masyarakat desa—seperti penyediaan makanan rumahan yang terjamin kebersihannya dan pemandu wisata lokal yang ramah—pendapatan harian warga bisa terkerek naik hingga 20 sampai 30 persen pada musim liburan.
Ujian pembuktian sesungguhnya bagi Sumatera Barat akan segera tiba. Kalender wisata internasional sudah menanti, mulai dari ajang olahraga antarnegara serumpun pada 2027 hingga pertemuan kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA).
Jika pemerintah daerah tetap keras kepala memperlakukan pariwisata ramah muslim sebagai panggung politik demi mengejar piagam penghargaan, maka selamanya nagari hanya akan menjadi latar belakang foto yang indah.
Wisata halal Sumbar harus turun dari menara gading perkotaan. Saatnya memastikan setiap dolar dan ringgit yang dibawa turis, benar-benar mengalir deras melalui jembatan ekonomi yang nyata, masuk ke dalam kantong-kantong baju para petani dan pedagang kecil di ujung-ujung nagari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.