Ekonomi Halal Global Harus Dimulai dari Desa dan UMKM

Jakarta [DESA MERDEKA] – Nilai ekonomi halal dunia pada tahun 2024 telah menembus angka fantastis: USD2,6 triliun. Angka ini setara 12 kali lipat realisasi APBN Indonesia. Pasar global ini pun diproyeksikan melonjak menjadi USD3,56 triliun pada tahun 2029.

Namun, posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025/2026 justru melorot ke peringkat keempat. Kita masih terjebak sebagai pasar konsumen raksasa, belum menjadi produsen utama.

Arah masa depan ekonomi halal RI ini dibedah secara tajam dalam diskusi publik Universitas Paramadina bersama Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF di Kampus Cipayung, Jakarta, Rabu (22/7). Jika ditarik ke perspektif perdesaan, forum ini mengirimkan pesan kuat: kunci merebut pasar halal global berada di tangan para pelaku UMKM dan rantai pasok level desa.

Desa Bukan Sekadar Objek Pasar
Selama ini, pusat industri makro perkotaan selalu diunggulkan untuk memacu industri halal. Namun, strategi tersebut belum mampu mendongkrak daya saing global secara menyeluruh.

“Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen,” tegas M. Arsjad Rasjid P.M., Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. “Pertumbuhan ekonomi halal harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.”

Di sinilah peran penting reposisi desa:

Hulu Produksi: Bahan baku pangan, pertanian, dan bahan modest fashion (peringkat 1 dunia) mayoritas berasal dari desa.
Tantangan Nyata: Industri rumahan desa kerap terputus dari ekosistem hilir karena kendala sertifikasi dan akses pasar.
Solusi Logis: Menggeser fokus industri halal ke tingkat akar rumput agar keuntungan tidak mandek di kota.

Strategi CGI: Membumikan Formula ke Akar Rumput
Wakil Ketua CSED INDEF, Dr. Handi Risza, menawarkan formula strategis berbasis tiga pilar utama (Capital, Governance, Inclusivity – CGI). Tiga pilar ini sangat relevan untuk membenahi ekonomi syariah di perdesaan:

* Capital (Modal): Pangsa pasar keuangan syariah nasional masih mandek di kisaran 7 persen. Inovasi produk keuangan syariah perlu diarahkan untuk mendanai petani, peternak, dan pengrajin desa.
* Governance (Tata Kelola): Tata kelola ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia. Birokrasi sertifikasi halal harus dipangkas agar produk makanan industri rumah tangga desa cepat naik kelas.
* Inclusivity (Inklusivitas): Memastikan manfaat ekonomi syariah dirasakan langsung oleh sektor riil. Caranya adalah mengoptimalisasi instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) menjadi modal produktif komunitas desa.

Sebagai bentuk kontribusi akademik, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menjelaskan komitmen kampus memperkuat ekosistem ini. “Kami mengembangkan Program Magister dan Doktor Manajemen Keuangan Syariah. Pak Arsjad juga merealisasikan nilai syariah lewat wakaf Kampus Cikarang beserta tiga gedungnya,” ungkap Prof. Didik.

Rantai Pasok Teknologi dan Gotong Royong
Tantangan terbesar kita saat ini adalah mengubah posisi dari negara pengonsumsi menjadi produsen berdaya saing global. Ketua CSED INDEF, Prof. Nur Hidayah, menekankan pentingnya kolaborasi riset yang membumi. Inovasi teknologi harus diturunkan ke desa agar diadopsi oleh pelaku usaha lokal demi meningkatkan kapasitas produksi.

Arsjad Rasjid bahkan mengusulkan terobosan teknologi mutakhir untuk memperkuat ekosistem:

* Paspor Halal Blockchain: Menghadirkan sistem ketertelusuran (traceability) produk transparan dari hulu (desa) hingga ke hilir (konsumen global).
* Akses Global Mart: Membuka peluang produk organik desa melenggang langsung ke pasar internasional seperti Arab Saudi.
* Semangat Gotong Royong: Menegaskan bahwa ekonomi halal adalah milik bersama. Warga non-muslim pun perlu dilibatkan aktif dalam rantai pasok industri ini.

Ketika ekosistem halal berhasil merangkul desa—menjadikan sawah, ladang, dan dapur UMKM warga sebagai motor produksi utama—maka kemandirian ekonomi bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan kesejahteraan nyata yang dirasakan langsung dari beranda desa.