Karawang, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Megahnya bangunan Theatre Night Mart di Jalan Tuparev, Karawang, kini bukan lagi menjadi simbol kemajuan investasi, melainkan monumen kegagalan birokrasi. Bagaimana mungkin sebuah tempat hiburan malam (THM) bisa berdiri kokoh dan siap beroperasi sementara izin resminya masih “gaib”?
Fenomena ini memicu kritik pedas dari Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Karawang, Ferimaulana. Menurutnya, polemik perizinan ini telah menelanjangi lemahnya wibawa serta integritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang sebagai penyelenggara negara.
Investasi atau Permainan Kotor Birokrasi?
Ferimaulana menilai ada kontradiksi nyata dalam kebijakan daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah gencar mempromosikan kemudahan investasi, namun di sisi lain, proses perizinan justru dibiarkan berlarut-larut dan penuh teka-teki.
“Pemerintah Kabupaten Karawang benar-benar memperlihatkan wajah lemahnya birokrasi. Membanggakan investasi tapi membiarkan proses perizinan tidak transparan. Ini tidak bisa dibiarkan!” tegas Ferimaulana, Kamis (8/1/2026).
Ketajaman kritik ini bukan tanpa alasan. Muncul dugaan kuat bahwa lambannya perizinan bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan adanya indikasi “permainan” di balik layar. Isu mengenai adanya oknum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang diduga menjadi ‘calo izin’ dengan imbalan uang koordinasi hingga ratusan juta rupiah kini menyeruak ke permukaan.
Tantangan untuk Bupati: Berani Bersih-Bersih?
Kondisi ini menciptakan asumsi liar di tengah masyarakat. Jika pemerintah terus bungkam dan tidak berani menindak tegas oknum yang bermain, publik akan curiga adanya kongkalikong yang lebih besar. Ferimaulana bahkan memberikan tantangan terbuka bagi Bupati Karawang untuk segera mengambil langkah nyata.
Ia menegaskan bahwa jabatan seharusnya menjadi alat untuk memberikan kepastian hukum dan fasilitas kemajuan daerah, bukan alat transaksi kekuasaan yang “tumpul ke atas namun tajam ke bawah”.
“Kalau Pemkab Karawang tidak mampu bersih-bersih, lebih baik mundur saja. Rakyat butuh keadilan dalam birokrasi,” tambahnya dengan nada sengit.
Desakan Penegakan Hukum
Melihat bobroknya potret birokrasi ini, AKPERSI mendesak agar aparat penegak hukum (APH) tidak tinggal diam. Penyelidikan mendalam diperlukan untuk membongkar akar masalah di balik perizinan THM ini, guna memastikan apakah ada unsur korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Polemik Theatre Night Mart kini menjadi ujian besar bagi Pemkab Karawang. Apakah mereka akan memulihkan marwah birokrasi dengan transparansi, atau justru membiarkan kepercayaan publik terkubur di bawah bayang-bayang industri hiburan yang belum mengantongi izin.
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.