Lamongan, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Wakil Menteri Koperasi dan UKM Farida Farichah mendorong pondok pesantren serta lembaga ekonomi desa, seperti Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk mengambil peran lebih besar sebagai penggerak utama dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
Farida menegaskan, pesantren kini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penguatan moral, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai pusat ekonomi umat dan penggerak ekonomi di tingkat akar rumput.
“Pesantren telah lama menjadi pusat pendidikan dan moral. Kini kita ingin memperkuatnya sebagai pusat ekonomi umat. Kolaborasi strategis dengan lembaga ekonomi desa akan menjamin terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat miskin,” kata Farida Farichah saat memimpin kegiatan Pilot Project Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Lamongan, Jumat (14/11/2025).
Sinergi Ekonomi Lokal dan Program Pemerintah
Kegiatan Pilot Project ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah memandang pesantren, koperasi, dan BUMDes sebagai simpul ekonomi lokal yang paling dekat dan efektif menjangkau masyarakat miskin di pedesaan.
Dalam forum tersebut, sejumlah pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, keuangan, hingga riset, memaparkan praktik terbaik dan model kolaborasi pemberdayaan ekonomi yang dapat diterapkan di desa. Di antaranya hadir perwakilan dari Ponpes Sunan Drajat, Kementerian Agama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rumah Zakat, BRI, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamongan.
Diskusi mendalam mengerucut pada bagaimana unit usaha yang dimiliki pesantren, koperasi desa, dan BUMDes dapat diintegrasikan secara optimal. Tujuannya adalah untuk memperluas lapangan usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi warga desa. Sementara itu, untuk mendukung inisiatif ini, sejumlah lembaga keuangan besar—seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI—juga membuka ruang konsultasi teknis terkait pembiayaan usaha lokal, pemasaran produk desa, hingga penguatan kelembagaan UMKM.
Lamongan Sebagai Model Replikasi
Farida menyebut Lamongan menjadi contoh awal yang ideal (model pilot) dalam membangun ekosistem penguatan ekonomi desa melalui kolaborasi lintas lembaga.
“Model di Lamongan ini memperlihatkan bagaimana potensi lokal, lembaga ekonomi desa, dan inovasi teknologi dapat bertemu dalam satu ekosistem pemberdayaan yang efektif. Ini adalah model sukses yang sangat mungkin untuk direplikasi di wilayah lain di Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pengentasan kemiskinan harus dimulai dari akar struktur sosial desa. Dengan kedekatan sosial yang kuat, pesantren dianggap mampu menjadi jembatan antara program pemerintah dan masyarakat miskin yang menjadi target. Pesantren memiliki kedekatan sosial yang kuat dengan masyarakat sehingga menjadi pintu masuk yang sangat efektif untuk menggerakkan ekonomi desa dengan prinsip pemberdayaan yang inklusif.
Pemerintah berharap pilot project ini menjadi fondasi kuat untuk jejaring pemberdayaan pesantren di berbagai daerah. Program ini diproyeksikan tidak hanya mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem nasional, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha desa, membuka akses pembiayaan yang lebih mudah, serta mengembangkan pasar produk lokal yang melibatkan UMKM dan kelompok masyarakat rentan.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.