Labuha, Halmahera Selatan [DESA MERDEKA] — Aroma pengkhianatan menyengat di Desa Loleo, Kecamatan Obi Selatan. Selama hampir empat tahun, masyarakat setempat merasa dianaktirikan dan dibiarkan bergulat dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang tak kunjung menemui titik terang. Luka sosial ini kian menganga setelah muncul fakta mengejutkan: anggaran desa tersebut diduga belum menyentuh meja audit sejak tahun 2020.
Kondisi memprihatinkan ini memicu reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri Maluku Utara (LSM-KANe Malut). Secara terbuka, mereka melayangkan tantangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan (Halsel) untuk membuktikan nyali dan komitmennya dalam menegakkan keadilan bagi warga Loleo.
Penderitaan Kolektif di Bawah Kepemimpinan Edi Amus
Sejak tahun 2022 hingga memasuki pertengahan 2026, kepemimpinan Kepala Desa Loleo, Edi Amus, terus dihujani kritik tajam. Warga menilai pengelolaan anggaran desa jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Alih-alih merasakan pembangunan, masyarakat justru merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.
”Ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi atau salah input data. Ini adalah luka sosial yang kronis. Masyarakat merasa dikhianati oleh pemimpinnya sendiri dan seolah dibiarkan menderita oleh pemerintah daerah,” tegas perwakilan LSM-KANe Malut dalam keterangannya kepada media.
Skandal Pengawasan: Lima Tahun Tanpa Audit?
Fakta paling krusial yang ditemukan di lapangan adalah dugaan kelalaian pengawasan oleh Inspektorat Halmahera Selatan. Berdasarkan penelusuran LSM-KANe, Dana Desa Loleo disinyalir belum pernah diaudit secara komprehensif sejak tahun 2020.
Absennya fungsi kontrol ini dinilai sebagai “karpet merah” bagi oknum nakal untuk menyalahgunakan anggaran negara. Lemahnya supervisi dari aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) menjadi sorotan utama yang memicu kemarahan publik. Bagaimana mungkin sebuah desa bisa lolos dari pantauan audit selama lebih dari satu periode kepemimpinan tanpa ada teguran keras?
Tantangan Terbuka untuk Pemda Halsel
LSM-KANe Malut mendesak Bupati dan jajaran Pemda Halsel untuk tidak menutup mata. Mereka menuntut adanya Audit Khusus yang transparan dan independen.
“Kami menantang Pemda Halsel: apakah berani membongkar borok ini atau justru membiarkan masyarakat Loleo terus tenggelam dalam ketidakpastian? Rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar janji diplomatis di atas kertas,” tambah pihak LSM.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Desa Loleo masih diliputi keresahan hebat. Mereka menanti langkah konkret—bukan sekadar pemanggilan formal, melainkan proses hukum yang adil jika memang ditemukan kerugian negara yang signifikan.
Disclaimer Berita:
Seluruh isi naskah ini disusun berdasarkan draf laporan masyarakat dan pernyataan LSM-KANe Maluku Utara. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hak jawab dan klarifikasi dari pihak Pemerintah Desa Loleo maupun Pemerintah Daerah Halmahera Selatan senantiasa terbuka luas demi keberimbangan informasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
Activity:
•Reporter •Advocate (Kandidat Notaris PPAT) •Konsultan Pendidikan Nawala Education (Overseas Study Advisor – Nawala Education) •Lecturer
Experience:
•Reporter & News Anchor TVRI •Medical Reps. Eisai Indonesia •HRD Metro Selular Nusantara
***
“Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu.” – John Ruskin
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.