Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah [DESA MERDEKA] – Sebanyak 64 dari 168 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, kini telah mengoptimalkan pelayanan publik dan transparansi dengan meluncurkan website desa mereka. Upaya digitalisasi ini menjadi langkah penting pemerintah desa di Kotim dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mewujudkan desa antikorupsi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim, Raihansyah, menyampaikan bahwa saat ini hampir 40 persen desa di wilayahnya sudah memanfaatkan platform digital. Selain 64 desa yang telah aktif, saat ini ada delapan desa di Kecamatan Cempaga yang sedang dalam proses pembuatan website desa.
“Dari total 168 desa yang tersebar di 17 kecamatan, sudah ada 64 desa yang memiliki website desa. Digitalisasi ini penting untuk meningkatkan pelayanan dan harus dilakukan karena perkembangan teknologi yang semakin pesat,” kata Raihansyah di Sampit pada Jumat.
Wujud Transparansi dan Desa Antikorupsi
Raihansyah menjelaskan, pemanfaatan website desa adalah bentuk nyata keterbukaan informasi publik yang didorong oleh pemerintah daerah. Melalui website, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan, mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan program, realisasi pembangunan, hingga laporan keuangan desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Keterbukaan ini bertujuan utama untuk mencegah munculnya prasangka negatif terhadap aparatur desa. Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan keuangan dan pembangunan desa. Di sisi lain, hal ini mendorong aparatur desa untuk selalu menjalankan pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku.
“Website desa juga menjadi salah satu syarat penting dalam mendukung terciptanya desa antikorupsi. Hal ini sejalan dengan anjuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat desa,” tegasnya.
Tantangan Jaringan Internet dan Antusiasme Desa
Meskipun antusiasme desa sangat tinggi, Raihansyah mengakui adanya kendala utama yang dihadapi sebagian desa, yaitu belum optimalnya jaringan internet. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mendukung penyediaan akses jaringan internet yang merata.
“Saya memberikan apresiasi tinggi karena tidak sedikit desa yang akses internetnya masih sulit, tetapi mereka tetap sangat antusias dan berhasil membuat website desa. Semangat yang luar biasa ini patut kita dukung,” ujarnya.
Sebanyak 64 desa yang sudah memiliki website tersebar di beberapa kecamatan. Kecamatan dengan kepemilikan website desa terbanyak, antara lain, Parenggean (14 desa), Antang Kalang (9 desa), dan Tualan Hulu (8 desa).
Sementara itu, empat kecamatan masih belum memiliki desa yang melek digital, yaitu Kecamatan Baamang, Kota Besi, Mentaya Hulu, dan Tawang. DPMD berharap nantinya seluruh desa dapat membuat website dan inovasi digital lainnya guna mempermudah pelayanan. Inovasi-inovasi ini juga menjadi cerminan dari kapasitas dan kinerja pemerintah desa setempat dalam merespons kemajuan teknologi.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.