Tiga Kades PAW Bojonegoro Segera Tancap Gas Kelola Anggaran

Perbesar

Bojonegoro, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, memberikan mandat khusus bagi tiga Kepala Desa (Kades) hasil Pemilihan Antar Waktu (PAW) tahun 2026 yang baru saja dilantik di Pendopo Malowopati, Rabu (29/4/2026). Mengingat masa jabatan mereka hanya bersifat meneruskan periode yang berjalan (kurang lebih dua tahun), para pemimpin baru ini dituntut segera melakukan akselerasi dalam pengelolaan APBDes.

Tiga sosok yang kini resmi mengemban amanah tersebut adalah Tohir (Kades Ketileng, Malo), Eki Sarifudin Rohmanto (Kades Kalicilik, Sukosewu), dan Sumi (Kades Purworejo, Padangan). Bupati menegaskan bahwa durasi jabatan yang singkat bukanlah alasan untuk bersantai, melainkan alarm untuk bekerja lebih cepat dan transparan.

Rekonsiliasi Politik: Syarat Mutlak Membangun Desa
Tugas pertama yang paling mendesak bagi Kades terpilih adalah memulihkan harmoni di tengah warga. Dinamika politik desa sering kali menyisakan sekat perbedaan. Setyo Wahono mewanti-wanti agar Kades tidak eksklusif dan segera merangkul seluruh elemen, termasuk BPD dan perangkat desa yang sebelumnya berbeda pilihan.

“Jabatan ini adalah amanah dan pengabdian, soal tanggung jawab melayani masyarakat. Lapangkan dada, rangkul semuanya demi kemajuan desa,” pesan Bupati dalam prosesi yang berlangsung khidmat tersebut. Sinergi internal menjadi pondasi utama sebelum melangkah pada urusan administratif yang lebih kompleks.

Transparansi Dana Desa di Masa Transisi
Di tengah tantangan anggaran, pengelolaan Dana Desa (DD) menjadi sorotan utama. Bupati meminta para Kades PAW untuk bijak dan akuntabel dalam menggunakan anggaran negara. Inovasi untuk menggali potensi desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) sangat diharapkan untuk mendukung kemandirian ekonomi lokal.

Keberhasilan pembangunan di tingkat kabupaten sangat bergantung pada soliditas pemerintah di tingkat bawah. Dengan hadirnya kepemimpinan baru ini, pembangunan di Ketileng, Kalicilik, dan Purworejo diharapkan tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata melalui gotong royong dan efisiensi anggaran.