Jakarta [DESA MERDEKA] – Proses pendataan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa dihadapkan pada sejumlah kendala teknis. Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi daring bertajuk ruang cakap SDGs Desa episode 360, yang melibatkan para pendamping desa dan petugas data dari berbagai wilayah.
Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian data antara input data Kartu Keluarga (KK) dengan sistem database SDGs. Seperti yang disampaikan oleh Toni, Pendamping Desa di Kecamatan Tempunak, seringkali terjadi kasus di mana NIK yang telah diinputkan tidak terbaca oleh sistem, namun kemudian muncul pesan bahwa NIK tersebut sudah terdaftar.
“Ini membuat kami bingung. Sistem seolah-olah tidak konsisten dalam membaca data,” ujar Toni.
Masalah teknis lainnya adalah beban kerja yang tinggi bagi petugas pemutakhiran data (PMD). Gie Yono menuturkan bahwa para PMD seringkali harus bekerja hingga larut malam untuk menyelesaikan input data.
“Mereka harus begadang sampai jam 1 pagi hingga 3 pagi demi menyelesaikan input data. Ini tentu sangat melelahkan dan berpotensi mengurangi akurasi data,” ungkap Gie.
Kendala-kendala teknis ini berpotensi menghambat pencapaian SDGs di tingkat desa. Data yang tidak akurat dan tidak lengkap akan menyulitkan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
Menanggapi hal ini, para peserta diskusi berharap agar tim pengembang sistem SDGs pusat dapat segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan teknis yang ada. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan yang lebih intensif bagi para PMD agar mereka dapat mengoperasikan sistem dengan baik dan efisien.
“Kami berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan agar proses pendataan SDGs dapat berjalan lebih lancar,” kata Akhmad Fourzan A.H.P, salah satu peserta diskusi.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.