Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen penuh mempercepat pemulihan di tingkat desa dan nagari pascabencana. Langkah nyata ini digenjot melalui optimalisasi pemanfaatan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat guna membangkitkan kembali infrastruktur, pelayanan publik, serta urat nadi perekonomian masyarakat desa yang sempat lumpuh.
Komitmen strategis bagi masyarakat bawah ini ditegaskan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Forum penting ini turut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kementerian/lembaga terkait, serta para kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak.
Gubernur Mahyeldi menyatakan bahwa tambahan dana TKD ini merupakan instrumen krusial untuk mempercepat pemulihan sekaligus menaikkan taraf kesejahteraan warga desa. Ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bergerak cepat mengeksekusi anggaran agar asas manfaatnya langsung dirasakan oleh akar rumput.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” tegas Mahyeldi.
Demi kepentingan warga desa dan nagari, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat perencanaan dan menetapkan skala prioritas. Hal ini mendesak karena masyarakat desa sangat membutuhkan perbaikan sarana-prasarana yang hancur akibat bencana. Selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang diusung desamerdeka.id, Mahyeldi juga mewajibkan setiap tahapan didokumentasikan dan dipublikasikan secara transparan agar kepercayaan masyarakat terus terjaga.
Dukungan pusat terhadap desa-desa di Sumbar juga dikonfirmasi oleh Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian. Ia memastikan seluruh tambahan dana TKD untuk wilayah terdampak bencana telah rampung disalurkan sejak April 2026. Dana khusus tersebut wajib segera direalisasikan demi rekonstruksi fisik dan penguatan mitigasi bencana di daerah.
Fernando juga mengingatkan pemda untuk mengasah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ke depan, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino, agar perlindungan terhadap warga desa tidak lagi bersifat reaktif, melainkan terencana matang sejak dini.
Kabar baik bagi masyarakat nagari datang dari Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga. Berdasarkan pantauan Satgas Nasional, Sumbar sukses masuk dalam tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia. Salah satu capaian konkretnya adalah rehabilitasi lahan sawah milik petani yang kini telah mencapai 98 persen, sehingga sebagian besar petani desa sudah bisa kembali turun ke sawah memulai musim tanam.
Untuk diketahui, pemerintah pusat menggelontorkan total tambahan TKD nasional sebesar Rp10,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Sumatra Barat berhasil mengamankan alokasi sekitar Rp2,71 triliun yang dikucurkan bertahap dari Februari hingga April 2026.
Khusus untuk Pemprov Sumbar, dana sebesar Rp534 miliar dialokasikan melalui 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar dititikberatkan pada Dinas PSDA serta Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang. Realisasi cepat dana ini menjadi kunci utama agar roda perekonomian di tingkat desa, nagari, hingga kota yang terdampak bisa segera pulih total.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.