Jakarta [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Terbaik Tingkat Provinsi dalam Festival Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) 2025. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi Sumbar dalam mengelola program perhutanan sosial yang berkelanjutan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar Siddiq, kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis (21/8/2025). Momen ini menjadi puncak dari apresiasi pemerintah pusat terhadap upaya Sumbar dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa syukurnya dan menegaskan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja sama kolektif. “Alhamdulillah, ini hasil kerja bersama. Ke depan, kita tetap berkomitmen untuk mendorong perhutanan sosial dan pengelolaan hutan agar tetap terjaga,” ujarnya.
Ada beragam kriteria yang membuat Sumbar terpilih sebagai provinsi terbaik. Dukungan nyata pemerintah provinsi terhadap perhutanan sosial terlihat dari adanya regulasi, alokasi anggaran yang memadai, dan penyediaan personel khusus. Tak hanya itu, Sumbar juga telah membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Bahkan, provinsi ini sudah berhasil meraih beberapa penghargaan nasional terkait perhutanan sosial dan menerapkan sistem pengelolaan hutan inovatif seperti IAD Hatta di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq menekankan pentingnya perhutanan sosial sebagai jalan menuju kemandirian bangsa. Ia menyebut, program ini sejalan dengan semangat Festival PeSoNa 2025, yaitu “Merawat Hutan, Mewariskan Harapan.”
“Hutan bukan sekadar warisan, tapi titipan untuk generasi mendatang. Kita harus pastikan hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera, dan Indonesia berdaulat atas sumber daya alamnya,” kata Sulaiman.
Ia juga menambahkan bahwa perhutanan sosial adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional untuk ketahanan pangan dan energi berbasis masyarakat. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau lebih dari 8,3 juta hektar, bermanfaat bagi 1,4 juta kepala keluarga, dan melahirkan 15.758 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengelola berbagai komoditas seperti padi, kopi, madu hutan, dan bahkan ekowisata.
Melalui perhutanan sosial, masyarakat tak lagi hanya menjadi penjaga hutan, melainkan juga pelaku utama ekonomi hijau yang merasakan langsung manfaat dari pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Sulaiman mengajak semua pihak untuk terus memperkuat perhutanan sosial sebagai wujud nyata dari pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Ia berharap, penghargaan ini menjadi motivasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekaligus kelestarian hutan di seluruh Indonesia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.