Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Petani bawang merah di pelosok perdesaan Sumatera Barat sering kali mengurut dada saat panen raya tiba akibat harga yang jamak merosot. Namun, ironi pasar ini sedang diurai lewat langkah taktis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bergerak cepat mengunci kerja sama pangan strategis bersama Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Langkah konkret ini dirancang bukan sekadar di atas kertas antarpemerintah (government to government), melainkan langsung menyentuh ekosistem bisnis (business to business) guna mengamankan kepastian harga di tingkat produsen desa sekaligus menjaga stabilitas pasar perkotaan.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Setdaprov Sumbar, Ary Yuswandi, Jumat (2/5/2025), terungkap angka ketimpangan pasokan yang luar biasa. Bumi Minangkabau saat ini mengalami kebanjiran stok bawang merah lokal hingga mencapai 17.000–19.500 ton per bulan, padahal isi perut melahap komoditas ini hanya di kisaran 2.300 ton saja setiap bulannya. Melalui program ketahanan pangan sumatera barat yang digagas dalam roadshow Gubernur Mahyeldi Ansharullah pertengahan April lalu, surplus raksasa dari tanah desa ini akan dialirkan untuk mengisi meja makan provinsi tetangga yang defisit.
Sebaliknya, kerja sama ini juga menjadi juru selamat bagi pemenuhan kebutuhan protein warga menjelang hari raya kurban. Saban tahun, Sumbar memerlukan sedikitnya 42.000 ekor sapi kurban, namun peternak lokal baru sanggup menyuplai sekitar 60 persen atau berkisar 25.000–30.000 ekor saja. Nasib serupa menimpa komoditas kambing yang mana dari total kebutuhan 5.700 ekor per tahun, peternakan daerah baru mampu menutup 20 persen kebutuhan pasar. Sisa kekurangan pasokan ternak yang masif tersebut selama ini ditambal dari provinsi luar, utamanya Lampung.
“Agar kebutuhan masyarakat terjamin, pasokan tetap lancar, dan harga terkendali, kita formulasikan kerja sama ini dalam bentuk perjanjian yang melibatkan pemerintah dan pelaku usaha,” jelas Ary Yuswandi. Ikhtiar kolektif ini secara otomatis akan memperluas jangkauan pasar komoditas unggulan daerah dan menaikkan nilai ekonomis hasil keringat petani pedesaan.
Gubernur Mahyeldi memberikan instruksi tegas agar tenggat penyelesaian draf kerja sama ini rampung total pada awal Juni mendatang. Target ini dinilai sangat realistis oleh Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan, Zaki Fahmi Nanda, mengingat agresifnya komunikasi yang dibangun oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Percepatan ini sengaja diburu agar efek domino kelancaran pasokan ternak dan stabilitas harga pangan sudah dapat langsung dinikmati oleh masyarakat luas persis sebelum ritual Idul Adha dimulai.
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh jajaran pembuat kebijakan utama daerah, mulai dari Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rina Febrina; Kepala Dinas Pangan Iqbal Rama Dipayana; Kepala Dinas Peternakan Sukarli; hingga jajaran biro perekonomian dan perdagangan. Melalui kolaborasi lintas sektoral ini, tata niaga pangan Sumbar kini bersiap memasuki babak baru yang lebih adil bagi petani desa dan aman bagi konsumen kota.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.