Jakarta [DESA MERDEKA] – Sistem keuangan desa di Indonesia diklaim sebagai yang paling transparan di dunia. Saat anggaran tingkat kabupaten hingga nasional cenderung sulit diakses publik, APBDes justru terpampang nyata di baliho-baliho balai desa. Semua warga, termasuk kelompok marjinal, punya hak suara yang sama untuk menentukan ke mana uang negara mengalir.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan realita kontras ini. Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim, transparansi radikal ini lahir dari rahim Musyawarah Desa (Musdes). Di forum tertinggi inilah arah pembangunan dan pemanfaatan Dana Desa ditentukan langsung oleh masyarakat, bukan hanya elite desa.
“Hanya Musdes yang melibatkan hingga kelompok marjinal dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyerap aspirasi,” ujar Gus Halim saat berbincang dalam Live Instagram bersama ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shot Yen.
Sudut pandang ini membalikkan stigma yang selama ini melekat. Ketika banyak orang menganggap birokrasi desa rawan penyelewengan, sistem yang berjalan justru jauh lebih inklusif dibanding pemerintahan daerah atau pusat. Di level provinsi, akses masyarakat terhadap APBD sering kali terkunci rapat. Sebaliknya, di desa, masyarakat bisa mengevaluasi detail program, memantau lokasi proyek, hingga mengawasi anggarannya secara langsung.
Kunci dari efektivitas sistem keuangan desa ini adalah kemandiriannya. Begitu APBDes disepakati dalam Musdes, eksekusi program bisa langsung berjalan tanpa perlu menunggu ketukan palu atau persetujuan dari birokrasi di atasnya. Syaratnya mutlak: anggaran harus dialokasikan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Lalu, bagaimana dengan bayang-bayang ketakutan para kepala desa terhadap jerat hukum? Gus Halim menegaskan bahwa pemerintah telah menjalin kerja sama erat dengan Kejaksaan dan Polri. Selama administrasi jelas dan tidak ada niat buruk untuk menyelewengkan anggaran, para pemimpin desa tidak perlu dihantui ketakutan.
Sistem keuangan desa yang terbuka ini membuktikan bahwa pembangunan terbaik justru dimulai dari bawah, di mana transparansi bukan sekadar slogan, melainkan terpampang jelas di dinding balai desa.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.